Tanjungpinang, (MetroKepri) – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Tanjungpinang-Bintan sangat mendukung penuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam membongkar kasus praktik gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri.
Ketua PMII Cabang Tanjungpinang-Bintan Pandi Ahmad meminta Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepulauan Riau mundur dari jabatannya sebagai Sekda, Rabu (18/9/2019) semalam.
Menurut Pandi, Sekdaprov TS Arif Fadillah harus dicopot, mengingat peristiwa gratifikasi OPD terhadap Nurdin Basirun yang melibatkan beberapa instansi terkait mencoreng citra Pemprov Kepri.
“Kita menyoroti kasus Gratifikasi Sekda yang dulu telah dibuktikan dengan rekomendasi KPK kepada Mendagri untuk diberikan sanksi,”
“Meski sanksi tersebut berupa penurunan pangkat, akan tetapi posisi Sekda seakan dilindungi oleh Gubernur Kepri non aktif Nurdin Basirun,” ujarnya.
Disamping itu, lanjut Pandi, beberapa Penggeledahan yang dilakukan KPK di OPD Kepri mengindikasikan bahwasannya Sekda dan Nurdin ikut bermain dalam proses pengangkatan Pejabat itu.
Sehingga, kata Pandi, dengan terbongkar kasus penyuapan dan Gratifikasi terhadap Nurdin Basirun selaku Gubernur non aktif yang kini ditangani KPK, maka pihak-pihak yang berurusan dengan KPK tidak pantas untuk menjabat pimpinan Madya dilingkungan Provinsi.
“Sekarang kita mengetahui jawaban kenapa Pak Gubernur Nurdin Basirun melindungi TS Arif Fadillah pada masa itu?, padahal beliau terbukti nyata-nyata melakukan tindakan gratifikasi pada pernikahan anaknya, ditambah pengangkatan kadis yang di endus KPK mengindikasikan persoalan tidak becusnya Sekda,” ungkap Mahasiswa aktif ini.
Untuk itu, PMII bakal turun kejalan untuk melakukan aksi unjuk rasa atas sejumlah persoalan gratifikasi yang melibatkan kepala dinas di lingkungan Pemprov Kepri, terutama Sekdaprov itu sendiri.
“Udah kita sepakati, kita akan turun kejalan, kalau Sekda dan Pejabat di lingkungan Kepri masih dijabat oleh orang-orang korup,” ungkapnya. (*)
Penulis: Novendra
