Tanjungpinang, (MK) – Gubernur Kepri Nurdin Basirun menghadiri pencanangan Kampung KB dan Bakti Sosial TNI kesehatan di Kelurahan Tanjungunggat, RW VI, Jumat (27/5) pagi.
Dalam sambutannya, Nurdin menyampaikan, penyiapan etos kerja dan karakter bangsa, serta kerjasama dalam membangun revolusi mental berasal dari pergerakan yang dimulai dari bawah seperti sadar Keluarga Berencana (KB).
“Pencanangan KB di Kelurahan Tanjungunggat ini diharapkan dapat dikelola dengan sebaik – baiknya oleh pemimpin setempat. Wujudkan dua anak cukup demi kesinambungan peningkatan hidup masyarakat Kepri,” ucap Nurdin.
Sementara, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Surya Chandra Surapati mengatakan, setiap kepala daerah harus mempunyai komitmen yang kuat dalam memberikan perhatian yang besar terhadap pelaksanaan program kependudukan keluarga berencana dan pemandu keluarga di wilayahnya masing – masing.
“Saya minta kepada Gubernur Kepri yang baru dilantik agar mempunyai komitmen terhadap pelakasanaan program ini,” ujarnya.
Pihaknya juga mengucapkan terimakasih kepada segenap jajaran TNI, mulai dari tingkat pimpinan tertinggi hingga yang berada di tingkat lini lapangan dalam upaya mensukseskan program keluarga berencana dan pemandu keluarga.
“Pencanangan bakti sosial KB kesehatan tingkat Provinsi Kepri ini merupakan tindaklanjut bakti sosial TNI kesehatan tingkat nasional tahun 2016. Sebagaimana diketahui, baksos TNI KB kesehatan telah dicanangkan oleh Panglima TNI yang diwakili oleh Kepala Staf TNI pada 26 April 2016 lalu,” ucapnya.
Pada kesempatan itu, Danrem 033/ Wirapratama, Brigjen Madsuni mengaku siap mengerahkan SDM yang ada. Mulai dari personil, sarana dan prasarana serta fasilitas yang dibutuhkan sehingga kegiatan KB dapat berjalan dengan baik.
“Selain itu, supaya dapat memotifasi dan mendorong bersama jajaran BKKBN agar masyarakat ikut program layanan KB kesehatan,” katanya.
Hal ini, tambahnya, sejalan dengan program pemerintah daerah yang menjadikan keluarga sebagai program prioritas sehingga ditetapkan tahun 2016 ini setiap kabupaten dan kota harus memiliki 1 kampung keluarga berencana. (RUDI PRASTIO)
