Tanjungpinang, (MetroKepri) – Kuasa Hukum Wali Kota Tanjungpinang, Hj. Rahma, Hendie Devitra SH.MH akhirnya angkat bicara terkait persoalan pembagian masker kepada warga yang dikaitkan dengan dugaan kampanye sebagaimana yang dihebohkan saat ini.
“Pada saat itu, tidak ada niat sedikitpun dari ibu Rahma untuk memanfaatkan masker tersebut untuk tujuan kampanye yang menguntungkan salah satu pasangan calon,” papar Hendie Devitra, Selasa (10/11/2020).
Hendie menjelaskan, bahwa peristiwa itu terjadi secara spontan dimana ketika beliau (Rahma) yang juga sebagai kader salah satu partai politik melakukan kegiatan sosialisasi/ kampanye salah satu pasangan calon.
“Beliau (Rahma-red) kemudian bertemu dengan warga yang tidak menggunakan masker,” ujar Hendie.
Sehingga lanjutnya, pemberian masker kepada warga saat itu dilakukan secara spontan oleh Rahma karena dalam kondisi pandemi covid-19 saat ini menjadi kewajiban bagi semua warga untuk menerapkan protokol kesehatan yang salah satunya wajib menggunakan masker.
“Kebetulan pada beliau (Rahma) ada beberapa masker yang tersisa, sehingga diberikan kepada warga. Jumlah semuanya hanya lebih kurang 5 buah masker. Jadi tidak dalam jumlah yang signifikan,” ujarnya.
Hendie juga berharap agar semua bisa secara bijak menilai peristiwa ini, apalagi pemberian itu lebih kepada alasan kemanusian.
“Namun demikian, mengenai materi perkara yang sekarang sudah dalam tingkat penyidikan, maka sudah sepatutnya kita menunggu hasil penyidikan Polres Tanjungpinang,” ucap Hendie.
Sementara terkait ketidakhadiran Rahma atas undangan Bawaslu untuk melakukan klarifikasi, menurut Hendie kebetulan pada waktu yang bersamaan kliennya (Rahma) juga sedang menghadiri kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan.
“Dan kegiatan tersebut sudah dijadwalkan jauh hari sebelumnya. Sedangkan tenggang waktu klarifikasi di Bawaslu sangat singkat. Kedepan beliau akan koperatif untuk memenuhi panggilan penyidikan agar persoalan ini juga menjadi terang,” kata Hendie.
Hendie juga berharap semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan mengedepankan asas praduga tidak bersalah, apalagi terhadap seorang kepala daerah. (Red)
