Tanjungpinang, (MK) – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepri, Ing Iskandarsyah menyebutkan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau 2016 – 2021 sebaiknya menggambarkan empat ketahanan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat.
“Pemerintah harus membuat perencanaan yang matang untuk ketahanan pangan, air, energi dan ketahanan energi sebagai haluan dalam memperkuat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Iskandarsyah, Senin (18/7).
Menurut dia, ketahanan pangan perlu mendapat perhatian serius karena Kepri selama ini terbiasa mengimpor produk asing dan mengonsumsi produk dari berbagai daerah.
“Kebiasaan ini harus pelan – pelan ditinggalkan agar kebutuhan masyarakat Kepri tidak bergantung pada daerah lain dan negara lain,” paparnya.
Legislator PKS ini mengemukakan, ketergantungan Kepri terhadap negara asing dan daerah lain dapat menimbulkan permasalahan serius dan sulit terpecahkan.
“Ditambah lagi masyarakat Kepri cukup konsumtif. Terutama komoditas kebutuhan pokok, perlu mendapat serius oleh Pemerintah Kepri dan pemerintah kabupaten dan kota,” katanya.
Distribusi sembako ke Kepri yang memiliki sebanyak 1.796 pulau membutuhkan waktu dan biaya yang besar, karena itu ketahanan pangan seharusnya menjadi perhatian pemerintah.
“Bayangkan saja, jika sembako menjadi langka karena faktor cuaca, keterbatasan kapal barang dan lainnya, bagaimana nasib masyarakat Kepri,” ujarnya.
Iskandarsyah optimistis Kepri dapat mengandalkan lahan yang tersedia untuk melaksanakan program ketahanan pangan, termasuk pemeliharaan hutan dan kawasan resapan air.
“Ketahanan air juga diperhatikan. Perencanaan pembangunan jangka menengah sebaiknya menggambarkan rencana untuk menyiapkan kawasan resapan air dan hutan, terutama di pulau – pulau penyangga berpenghuni,” paparnya.
Menurut dia, masih ada waktu memperbaiki hutan yang rusak untuk masa depan anak bangsa. Dia juga mengingatkan pemerintah untuk menjaga, melestarikan serta mengelola sumber – sumber energi untuk kesejahteraan masyarakat.
“Kepri memiliki cadangan sumber energi yang besar, namun belum dikelola secara maksimal. Bagaimana kondisi sumber energi, bagaimana melestarikannya dan apa rencana pemerintah untuk mengelola sumber energi untuk kesejahteraan masyarakat juga harus digambarkan dalam RPJMD,” katanya.
Iskandarsyah juga menyinggung persoalan pertahanan keamanan, terutama di kawasan perbatasan yang selama ini menjadi isu hangat.
“Persoalan ini harus mendapat perhatian serius oleh pemerintah, dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat secara intensif. Kita harus menjaga kedaulatan negeri ini. Konsep atau strategi pertahanan keamanan harus digambarkan secara jelas, dan mendapat dukungan pusat, yang dalam beberapa bulan terakhir mendapat perhatian pusat,” ucapnya. (Red)
