Osco : PP Nomor 62 Bisa Sulap Batam Jadi Kota Industri Modern

by -39 views
Osco Foto Bersama Sandy. f ist
Osco Foto Bersama Sandy. f ist
Iklan Banner

Batam, (MetroKepri) – Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) nomor 62 tahun 2019 adanya perubahan kedua atas PP Nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB).

Adanya peraturan itu, maka Kota Batam akan menjadi salah satu kota industri modern yang dimana perputaran ekonomi akan melaju pesat.

Ketua Alumni Jerman, Olfriady Letunggamu mengatakan dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah itu maka Walikota sakaligus menjabat sebagai Ex-officio Kepala BP Batam.

Kata dia, dwi fungsi jabatan itu bisa dengan cepat merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang berorientasi kepada pemberdayaan serta pengembangan masyarakat.

“Ini adalah momentum dari pak Walikota, dengan dilantiknya beliau sebagai Kepala BP Batam, harapannya beliau bisa dengan cepat merencanakan dan melaksanakan pembangunan Kota Batam yang tentunya berorientasi pada pengembangan dan pemberdayaan masyarakat Kota Batam. Ini penting, jangan sampai investasi digelontorkan, tapi yang kerja juga bukan rakyat Kota Batam,” kata Osco sapaan akrab Ketua Alumni Jerman ini, Sabtu (30/11/2019).

Kata Osco, banyak investor yang berencana berinvestasi di Kota Batam, akan tetapi takut dengan kondisi perpolitikan yang tidak menentu. Namu ia yakin kepemimpinan Rudi sebagai Walikota Batam bekerja dengan baik dan profesional seiring dilantik sebagai Kepala BP Batam sehingga tidak ada lagi masalah dualisme kewenangan.

“Kepala BP Batam sekarang dijabat ex-officio Walikota Batam, jadi dua instansi yang tadinya memiliki kewenangan beririsan, sekarang dipimpin oleh orang yang sama. Jadi, permasalahan dualisme bisa segera diatasi. Saya yakin Pak Rudi bisa mengatasi itu semua secara baik dan profesional. Terkait investasi, memang banyak yang menghubungi saya untuk berinvestasi di Kota Batam. Saya bantu mereka dengan menjelaskan bahwa keadaan sudah semakin baik saat ini dan Kota Batam 100 persen layak untuk berinvestasi,” jelas Osco.

Ditempat terpisah, Robby Ferliansyah, Wakil Ketua Komisi Tetap Kamar Dagang dan Industri Republik Indonesia (Kadin RI) menyampaikan bahwa pembangunan Kota Batam akan semakin baik apabila pemimpinnya memahami apa yang telah direncanakan terkait dengan visi Kota Batam menuju Kota Industri modern.

“Dewan KPBPB sudah menyetujui dua Kawasan Ekonomi Khusus di Kota Batam, yang satu terkait dengan Aero Technic, satu lagi Digital Park. Kalau pemimpinnya bukan orang Engineering atau tidak paham dunia digital, bisa-bisa pemimpinnya pikirannya kemana, anak buahnya kemana. Artinya Kota Batam sudah seharusnya dipimpin oleh orang yang visioner, anak muda yang mengerti engineering dan dunia digital. Almarhum pak Habibie waktu menjadi Kepala Badan Otorita Batam juga ketika berusia 40 tahun. Tapi penerusnya lebih senior,” ujarnya.

Pengembangan Kota Batam tidak terlepas dari peran Presiden Soeharto yang ketika itu memprioritaskan pembangunan ekonomi yang tidak hanya bidang pertanian, akan tetapi juga bidang industri.

Batam yang tadinya hanya sebuah desa yang berada dalam lingkup Kecamatan Pulau Buluh, jauh dari fasilitas, sarana, prasarana dan infrastruktur yang baik, diubah oleh Presiden Soeharto menjadi sebuah kota yang modern.

“Pembangunan Kota Batam dimulai oleh Presiden Soeharto dengan memerintahkan Direktur Utama PT Pertamina yang juga menjabat sebagai Menteri Urusan Minyak dan Gas Bumi, Ibnu Sutowo, menjadi Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam pada periode tahun 1971 – 1976,” ucapnya.

Setelah itu sambungnya, tahun 1976-1978 dilanjutkan oleh JB Sumarlin yang juga menjabat sebagai Menteri urusan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Wakil Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada era inilah Pulau Batam ditetapkan menjadi Kawasan Berikat dan memberikan banyak kewenangan kepada Badan Otorita, termasuk urusan pelabuhan, serta pengalihan sumber pendanaan dimana tadinya dibiayai oleh Pertamina, kini dibiayai langsung dari APBN.

Setelah era tersebut, BJ. Habibie memimpin Badan Otorita dimana beliau juga menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi, pada tahun 1978-1998. Ini seiring dengan cita-cita Presiden Soeharto untuk mengubah Pulau Batam menjadi kawasan industri modern berteknologi tinggi.

“Pada era inilah Batam melaju sangat pesat, bukan hanya berubah menjadi Kotamadya, akan tetapi mengubah arah pembangunan Batam menjadi menjadi Proyek Nasional yang memberikan nilai tambah bagi kepentingan nasional,” ucapnya. (*)

Penulis : Tengku Bayu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.