Pemindahan Lokasi MTQ X Natuna Menuai Polemik

by -111 views
Anggota DPRD Natuna, Eryandi
Anggota DPRD Natuna, Eryandi
Iklan Banner

Natuna, (MetroKepri) – Pemerintah Kabupaten Natuna mengeluarkan Surat Edaran (SE) Bupati Nomor 443.1/UM-SET/III/99/2020 tentang antisipasi penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Surat edaran ini dikeluarkan untuk menindaklanjuti Keputusan Presiden RI nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan dan antisipasi penyebaran Covid 19.

Sayangnya surat edaran ini menuai polemik di kalangan masyarakat.

Salah satu poin surat edaran tersebut yakni, pelaksanaan MTQ X tingkat Kabupaten Natuna tahun 2020 yang seharusnya di Kecamatan Pulau Tiga dipindahkan lokasinya ke Masjid Agung Natuna di Kecamatan Bunguran Timur.

“Pemindahan lokasi MTQ X ini membuat kami para dewan didatangi dan dihubungi oleh banyak masyarakat. Masyarakat bertanya-tanya, kenapa lokasi MTQ dipindahkan? Sementara tiap kecamatan sudah menyiapkan sarana dan prasarana di lokasi pertama yakni di Kecamatan Pulau Tiga,” papar salah satu Anggota DPRD Natuna Eryandi saat dijumpai, Rabu 18 Maret 2020.

Menurut Eryandi, seharusnya sesuai dengan Keputusan Presiden RI, momen MTQ ini ditunda atau diundur sampai batas waktu yang ditentukan, bukan malah memindahkan lokasi MTQ. Hal ini lah yang membuat masyarakat berkeinginan melakukan audensi dengan DPRD Natuna.

Eryandi menyayangkan keputusan dalam surat edaran ini yang tidak melibatkan DPRD Natuna, sehingga keputusan yang diambil kurang tepat. Akibat dari keputusan sepihak ini, Eryandi mengatakan, membuat masyarakat dari Klarik telah membongkar sarana dan prasarana yang sudah dipersiapkan pada momen tersebut.

“MTQ merupakan hari raya yang ketiga buat saudara-saudara saya yang beragama Islam. Saya kelahiran disini, jadi saya tahu momen dan spiritnya tiap tahun, saya juga dapat merasakannya,” katanya.

Untuk itu ia berharap, dengan kejadian seperti ini, kedepannya dibentuk sebuah lembaga supervisi indenpenden untuk menyamakan persepsi dalam hal mengambil keputusan yang bersifat urgent (penting) seperti kasus Covid -19.

“Kami minta DPRD dilibatkan dalam segala hal, jadi keputusan yang diambil tidak sepihak. Ini yang buat keputusan dari eksekutif, tapi yang dikejar-kejar masyarakat kami sebagai dewan. Jadi perlu lembaga supervisi independen dalam menyeimbangkan hal ini sehingga tidak terjadi lagi keputusan yang bisa menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat,” imbuhnya. (Manalu)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.