Bintan, (MK) – Pemerintah Kabupaten Bintan sudah memberlakukan transaksi non tunai untuk pembayaran gaji pegawai, honor maupun uang perjalanan dinas dan belanja langsung maupun tidak langsung.
Bupati Bintan H. Apri Sujadi S.Sos mengatakan kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut atas transparansi keuangan daerah.
“Mulai tahun 2018 keseluruhan transaksi keuangan daerah, kita terapkan dengan pembayaran non tunai. Hal ini sejalan dengan semangat membangun daerah Clean and Good Governance,” papar Apri, Jumat (6/4/2018).
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bintan M. Setioso menyampaikan pemberlakuan aturan tersebut merupakan implementasi dalam memudahkan pengawasan keuangan daerah.
“Pada tahun 2017, sebenarnya kita sudah mencoba menjalankan sistem non tunai ini. Namun tidak secara menyeluruh. Maka di tahun 2018 ini seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran daerah yang dilakukan oleh bendahara penerimaan/ pengeluaran dan bendahara penerimaan/ pengeluaran pembantu wajib dilakukan secara non tunai,” ujarnya.
Masih kata Setioso, mekanisme transaksi non tunai ini adalah perubahan perilaku atau perubahan mekanisme yang tadinya secara tunai dari tangan ke tangan. Sekarang langsung melalui mekanisme transfer.
“Untuk nilai belanja Rp1 juta kebawah, masih akan dilakukan secara tunai. Sedang untuk nilai di atas Rp1 juta maka sudah harus non tunai,” ucapnya. (Red/ Humas Bintan)
