Bintan, (MK) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan bersama tiga kabupaten/ kota yang ada di Provinsi Kepri yakni Pemko Tanjungpinang, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Lingga melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara PT. Bank Riau Kepri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Kepri di Auditorium Hotel Harmoni Batam, Rabu (12/4/2017).
Hal itu merupakan tindaklanjut dari pengembangan dan penggunaan aplikasi kasda online interface simda keuangan dalam rangka mengoptimalisasi pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
Dalam sambutannya, Direkut Utama PT. Bank Riau Kepri Dr. Irwandi Bustari mengatakan aplikasi kasda online yang akan diterapkan di setiap pemerintah daerah tidak lain bertujuan untuk membantu dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah dan aplikasi ini juga dapat mengurangi resiko pengembalian berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
“Selain itu aplikasi online ini memudahkan pihak – pihak yang dalam hal ini BPKP sebagai badan pengawas keungan daerah dalam memantau transaksi keuangan kas daerah, mempercepat proses pembayaran realisasi SP2D kepada pihak ketiga serta memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan rekonsiliasi keuangan,” papar Irwandi.
Aplikasi online ini juga, kata dia, sebenarnya bertujuan untuk meminimalisir kesalahan dan memberikan kemudahan kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan.
Dikesempatan itu, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kepri, Panijo, Ak. MM menjelaskan BPKP sebagai badan pengawas keuangan pemerintah sangat mendukung penerapan aplikasi yang bertujuan tidak lain untuk membantu mengoptimalisasi keuangan daerah menuju good governant.
“Aplikasi ini sangat memudahkan BPKP dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan keuangan di setiap daerah yang ada di Provinsi Kepri,” ujar Panijo.
Sementara itu, Wakil Bupati Bintan Drs. Dalmasri Syam saat ditemui seusai acara mengatakan Pemerintah Kabupaten Bintan sangat mendukung penuh atas penggunaan aplikasi kasda online yang akan diterapkan di setiap daerah.
“Karena pemerintah yang dapat dikatakan sebagai Good Governant adalah dapat menerapkan prinsip manajemen modern yang mengusung transparansi, akuntabel, efisiensi dan efektivitas dalam memberikan layanan terbaik bagi masyarakat yang salah satunya adalah pemanfaatan teknologi informasi secara online,” ucap Dalmasri.
Penerapan aplikasi simda online ini, diharapnya dapat menekan kesalahan dalam penerimaan dan pencairan kas daerah. Kepada semua pihak yang terlibat, agar dapat berkomitmen melaksanakan MoU dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah di setiap daerah yang akan menggunakan aplikasi online ini. (Red)
