Tanjungpinang, (MK) – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menjawab tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yaitu tentang kearsipan, dana bergulir dan penyelenggaraan pelayanan publik.
Hal itu itu disampaikan Wakil Gubernur Kepri, Nurdin Basirun usai mendengarkan pandangan umum fraksi – fraksi di DPRD Kepri.
“Saya mengucapkan terimakasih kepada seluruh fraksi. Pada akhirnya, masukan dan saran DPRD merupakan masukan yang membangun untuk penyempurnaan rancangan peraturan daerah tersebut,” ujar Nurdin membuka pidatonya di Gedung DPRD Kepri, Senin (29/2).
Terhadap pandangan umum PDIP, Nurdin mengucapkan terimakasih dan berusaha meningkatkan eksistensi pelayanan publik.
“Saya berharap Ranperda tersebut dapat memberikan daya guna kedepannya,” ucap Nurdin.
Sebelumnya, Fraksi PDIP melihat bahwa pelayanan publik masih belum maksimal. Oleh karena itu, PDIP sepakat dengan Golkar untuk menguatkan semangat pelayanan publik.
Selanjutnya, untuk kearsipan, Fraksi Golkar mengkhawatirkan susunan SKPD Kepri membengkak dengan penambahan badan baru.
Menanggapi hal itu, Wagub Kepri menegaskan, Pemprov Kepri menganggap belum perlu lembaga baru.
“Kami justru akan memaksimalkan badan perpustakaan dan arsip daerah,” kata Nurdin.
Terakhir, pemerintah menanggapi pandangan Fraksi Demokrat Plus tentang pelayan publik. Nurdin mengaku bahwa saat ini dana bergulir belum maksimal digunakan untuk kesejahteraan rakyat.
“Maka, perlu perubahan dan perbaikan mekanisme dana bergulir lewat perubahan Perda. Kami memprioritaskan pengelolaan keuangan yang prima,” ucapnya.
Dalam paripurna ini, Pemprov Kepri menjawab satu persatu pandangan fraksi – fraksi yang ada di DPRD Kepri. Seluruh jawaban pemerintah selanjutnya diserahkan ke pimpinan DPRD yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak. (ALPIAN TANJUNG)
