Tanjungpinang, (MK) – Satuan Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (Sapma PP) Kota Tanjungpinang menilai penunjukan Asisten I Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri, Reni Yusneli sebagai pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kepri merupakan salah satu langkah yang tepat.
“Mengingat, beliau (Reni Yusneli) juga orang yang cukup berpengalaman dalam dunia birokrasi di Kepulauan Riau. Justru kita berharap beliau bisa menjadi Sekdaprov Kepulauan Riau devenitif atas profesionalnya dalam melakukan penataan birokrasi,” ujar Ketua Sapma PP Kota Tanjungpinang, Arie Sunandar, Kamis (11/2).
Sementara terkait Naharuddin menjabat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kepri yang juga suami dari Ibu Reni Yusneli akan menimbulkan terjadinya dugaan konflik kepentingan. Arie berpendapat, tidak ada aturan yang mengatur kalau suami istri tidak boleh berkarir dalam dunia birokrasi.
“Kita memiliki lembaga legislatif yang berfungsi sebagai lembaga pengawasan terhadap anggaran. Semuanya ada aturan, bukan asal – asalan. Kita serahkan saja kepada lembaga yang membidangi hal itu, jika memang terbukti adanya penyalahgunaan baru ditindak,” ucapnya.
Sementara, menurut Ketua Koordinator Mahasiswa Indonesia wilayah Kepri, Aditya Nugroho Jati menegaskan, seharusnya memberikan ruang kepada seseorang yang ingin berbuat untuk Provinsi Kepulauan Riau dan bukan membatasi.
“Sekretaris daerah merupakan jabatan yang strategis dan tidak mungkin dibiarkan kosong. Selain itu, Buk Reni juga merupakan orang yang cukup mumpuni dalam dunia birokrasi di Provinsi Kepri. Kita sebagai mahasiswa dan pemuda seharusnya memberikan ruang kepada seseorang yang ingin berbuat, bukan malah membatasi seseorang untuk berbuat. Kita lihat dulu bagaimana kerjanya, baru berkomentar,” katanya.
Disisi lain, kata dia, ini juga bakal menjadi saksi sejarah karena sebelumnya di Provinsi Kepulauan Riau belum ada Sekeretaris Daerah di jabat dari kalangan wanita.
Masih kata Aditya, penunjukan Sekda merupakan hak perogratif Gubernur atau Pj Gubernur. Jika ini dikatakan akan menimbulkan masalah perkotak – kotak dalam satu instansi pemerintah. Ini merupakan cara berfikir yang salah.
“Pilihan boleh beda, tapi untuk masalah jabatan ya sudah seharusnya dipilih yang bisa berkerja dan membangun khususnya dalam membangun Provinsi Kepulauan Riau,” paparnya.
Dalam hal ini, menurut dia, yang paling penting itu bagaimana masyarakat bisa merasakan dampak dari kinerja dan memberikan pelayananan yang maksimal terhadap masayarakat.
“Saya berharap, Gubernur Kepri terpilih dapat lebih objektif nantinya dalam melakukan penilaian, karena sebagai seorang nomor satu di Provinsi Kepulauan Riau harus mampu menciptakan suasana yang kondusif dan merangkul dari semua kalangan dan jangan menimbul perkotak – kotakan,” ucapnya. (LIYANA)
