Advetorial, (MetroKepri) – Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad memimpin rapat koordinasi melalui video conference dari ruang rapat utama Lt. 4 Dompak, Senin (3/1/2022).
Rapat yang merupakan tindaklanjut dari rapat bersama petinggi BNPB RI (30/12) ini membahas Human Trafficking dan Penambahan Tempat Karantina Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kota Batam.
Rakor diikuti secara langsung oleh Pj. Sekdaprov Ir. Lamidi, Asisten I Raja Hery Mokhrizal, Asisten II Syamsul Bahrum, Kadis Kesehatan M. Bisri, Wakahar Satgas Covid-19 Tjetjep Yudiana dan Kaset Satgas Covid-19 M. Darwin.
Sedangkan hadir secara daring Kabinda Kepri Riza Celvian Gumay, Danrem 033/WP diwakili Kasrem, Kapolda Kepri diwakili Ditpolairud, Walikota Batam diwakili Setdako Batam, serta perwakilan Karantina Pelabuhan Batam dan Bapelkes Batam.
Mengawali arahannya, Gubernur Ansar menjelaskan bahwa karantina untuk PMI yang sejak ada kebijakan karantina selama 10 hari bahkan akan diperpanjang menjadi 14 hari bagi pendatang dari luar negeri ke wilayah Indonesia termasuk PMI ke Batam maka memang kondisi karantina terpadu baik di rusun maupun tempat lain sudah hampir tidak memadai.
“Dalam pertemuan sebelumnya dengan BNPB, Asrama Haji sudah bisa digunakan untuk karantina terpadu, dan Bapelkes Batam dicadangkan untuk antisipasi lonjakan,” papar Gubernur Ansar.
Namun sebelumnya, menurut Ansar Asrama haji hanya dapat digunakan sebagai sarana transit saja. Permasalahannya ada pada kurangnya tenaga kesehatan dan satgas.
“Seharusnya ini dapat diantisipasi lebih awal. Untuk itu setelah ini saya minta Kadis Kesehatan serta Wakahar Covid 19 bertemu Kasrem untuk membahas tenaga apa saja yang diperlukan dan berapa kebutuhannya, termasuk tenaga kebersihan. Rasionalisasikan itu dan harus dipenuhi,” ujar Gubernur Ansar.
Kemudian Gubernur menegaskan, agar Asrama Haji sesegera mungkin dapat digunakan untuk memecah kemungkinan di rusun-rusun yang sudah overload. Supaya dapat menjawab permasalahan ketika berakhir masa karantina justru banyak yang positif hasil PCR nya, dengan indikasi interaksi yang menyebabkan itu.
“Bapelkes juga dihitung kapasitasnya jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Kita akan membahas kemungkinan menambah cadangan kapasitas sampai 3000 an. Hotel-hotel melati kalau bisa juga akan kita kontrak dan dipakai sebagai karantina terpadu, bukan karantina mandiri. Jadi sewaktu-waktu melonjak kita akan siap,” ucapnya.
Setelah membahas kapasitas karantina, Gubernur membahas antisipasi PMI ilegal baik yang masuk maupun keluar. Karena menurut Gubernur ini sudah menjadi masalah yang berlarut-larut.
“Saya harap semua kompak menjaga ini karena sudah menjadi perhatian khusus dari pemerintah pusat. Untuk itu kita akan menyurati pemerintah pusat mengenai permohonan pengawasan yang lebih ketat serta kebijakan pintu masuk PMI,” kata Gubernur.
Pada rapat tersebut juga dikemukakan gagasan untuk pembentukan satgas khusus PMI ilegal demi mengantisipasi akibat-akibat buruk yang ditimbulkan. Karena menurut Gubernur, jika semua sektor dapat menjadi mata negara terhadap PMI ilegal, maka akan meminimalisir PMI ilegal sampai ke akarnya. (Red)
