Natuna, (MK) – Bangunan instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT) yang lokasinya bersebelahan dengan tempat pembuangan akhir (TPA) Sebayar tampak tidak terawat. Pasalnya bangunan yang terdiri dari beberapa kolam bak ini sebagian atap kolam baknya lepas.
Pantauan di lapangan, di areal itu juga terdapat bangunan seperti kantor terdiri dari 3 ruangan, tempat penampungan air, tiang pembangkit listrik tenaga surya dan tanpa dikelilingi pagar.
Salah seorang warga yang enggan menyebutkan namanya saat ditemui di lokasi tersebut mengatakan bahwa bangunan itu sudah setahun tidak difungsikan.
“Coba cek Dinas Perkim bang. Setahu saya, merekalah yang akan mengelolanya,” ucapnya.
Terkait hal itu, Kepala Seksi Air Minum dan Sanitasi, Suratmojo ST saat ditemui diruang kerjanya mengaku bangunan yang ada di Sebayar dan bersebelahan dengan tempat pembuangan akhir (TPA) itu adalah Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) yang dibangun tahun 2016 dengan anggaran APBN melalui Satker Penyehatan Lingkungan Pemukiman (PLP) Provinsi Kepulauan Riau.
Masih kata dia, setelah setahun berlalu begitu saja karena dengan alasan tahun 2017 dalam tahap kajian akademik, tahun ini Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Natuna akan mengadakan satu unit mobil tinja untuk menunjang kegiatan dari IPLT.
“Tahun 2016 IPLT yang ada di Sebayar dibangun, tahun 2017 proses kajian akademik pendampingan Satker Penyehatan Lingkungan Pemukiman (PLP) Provinsi. Untuk tahun ini kita lakukan pengadaan mobil tinja,” papar pria yang biasa dipanggil Jojo ini, Selasa (27/02/2018) siang.
Jojo mengutarakan, karena tahun kemarin dalam tahap proses maka tahun inilah IPLT layak untuk dioperasikan. Saat ini status IPLT belum dihibahkan ke daerah, karena belum serahterima, makanya serah kelola (pinjam pakai). Hal ini bisa dilakukan dan tidak menjadi persoalan karena waktu pengurusan hibah membutuhkan proses yang panjang.
Sementara saat ditanya atap bangunan IPLT itu banyak yang lepas sebelum berfungsi, Jojo beralasan dikarenakan selama satu tahun belum dioperasikan jadi kena hujan, panas dan angin. Sedangkan untuk biaya pemeliharaannya, kata Jojo karena belum dihibahkan jadi bukan tanggung jawab dari dinas dan tidak tahu menahu akan hal tersebut.
“Ini program pusat melalui kementerian pada satker yang ada di provinsi. Jadi standarnya sama dengan daerah lain diseluruh NKRI. Untuk anggarannya saya tidak tahu, mungkin miliaran. Nanti saya cari informasinya beserta dokumennya, saya yakin pembangunannya sudah sesuai dengan spesifikasi teknis pekerjaan,” ucapnya. (MANALU)
