Terkait Aset Pemko, Kabid Aset BPKAD Segera Surati BPKP dan Inspektorat

by -552 views
Kabid Aset BPKAD Kota Tanjungpinang, Yudi Ramdani saat ditemui awak media ini di ruang kerjanya
Kabid Aset BPKAD Kota Tanjungpinang, Yudi Ramdani saat ditemui awak media ini di ruang kerjanya
Iklan Banner

Tanjungpinang, (MetroKepri) – Terkait aset atau lahan Pemerintah Kota Tanjungpinang di jakan Adi Sucipto Km 10 tepatnya di samping Puskesmas Batu 10, Kepala Bidang (Kabid) Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tanjungpinang Yudi Ramdani segera surati BPKP dan Inspektorat.

“Untuk penanganan Aset ini kita akan kordinasi bersama BPKP dan Inspektorat untuk penyelesaian masalah Aset atau lahan di samping Puskesmas Batu 10 tersebut,” katanya kepada awak media ini, Selasa (26/2/2019) di ruang kerjanya.

Dia bercerita, permasalahan aset ini sebenarnya sudah dilakukan 4 tahun silam dan sudah dilakukan pemasangan papan plang beberapa kali oleh pihak Satpol PP.

“Tetapi, setiap kita pasang, pihak Z selalu mencabut. Pasang lagi, dicabut lagi. Kejadian ini 3 tahun yang lalu,” bebernya.

Sebenarnya, lanjut Yudi, pihaknya sudah berkali-kali melakukan mediasi terhadap pihak Z dan sudah pernah dilakukan penyelesaian secara kekeluargaan untuk mengambil aset lahan tersebut.

“Tetapi, pihak Z malah meminta ganti rugi jika lahan tersebut ingin dikuasai Pemko kembali. Menurut aturannya kita tidak bisa melakukan ganti rugi. Mudah-mudahan untuk kali ini permasalahan aset tersebut dapat diselesaikan secara persuasif,” ungkapnya.

Untuk proses hukumnya, Yudi menjelaskan, pihaknya akan berkoordinasi terlebih dahulu kepada BPKP dan Inspektorat untuk langkah-langkah pengambilan aset tersebut.

“Kalau harus ganti rugi, seperti apa prosesnya dan jika tidak perlu seperti apa langkahnya. Setelah mendapatkan jawaban daru BPKP dan Inspektorat, kita akan panggil semua pihak, kelurahan, kecamatan dan pihak yang terkait akan aset tersebut untuk diselasaikan,” terangnya.

Apa saat ditanya terkait adanya pungutan yang dilakukan Z terhadap sewa bangunan di atas aset Pemko tersebut, Yudi menyebutkan, tetap akan melakukan kordinasi dulu kepada pihak BPKP dan Inspektorat.

“Terkait adanya pungutan tersebut, kita juga akan mengambil langkah pendekatan secara persuasif dulu. Memang kita ada dengar masalah tersebut, tetapi kita tetap akan melakukan secara kekeluargaan untuk menyelesaikan masalah ini,” ujarnya.

Lahan Pemko Tanjungpinang yang diduga dikuasai swasta selama puluhan tahun, Photo: Novendra
Lahan Pemko Tanjungpinang yang diduga dikuasai swasta selama puluhan tahun, Photo: Novendra

Sebelumnya, Terkait lahan dengan luas kurang lebih 347 meter persegi di samping Puskesmas Batu 10 milik Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang, Wali Kota Tanjungpinang Syahrul S.Pd akan panggil bagian Aset Pemko Tanjungpinang.

“Saya akan panggil bangian aset untuk mempertanyakan perentukan lahan Pemko tersebut,” katanya saat dikonfirmasi oleh awak media ini, Sabtu (23/2/2019) di jalan Kota Piring lokasi robohnya rumah warga.

Selain itu kata Syahrul, Ia juga akan mempertanyakan terkait peruntukan lahan atau siapa yang mengelola lahan tersebut serta kemana dananya jika disewakan ke pihak swasta.

“Saya juga akan tanyakan kemana anggaran tersebut dan pajaknya. Apakah masuk ke kas Pemko Tanjungpinang atau kemana?,” ungkapnya. (*)

Penulis: Novendra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.