Bintan, (MK) – Dengan tidak transparannya pihak PLN di Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan dalam penetapan tagihan listrik, membuat warga kecewa dan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit PLN di kecamatan tersebut. Selain itu, listrik di kecamatan tersebut sering terjadi pemadaman belum lama ini.
“Kami minta BPK turun langsung ke Tambelan untuk memeriksa ada masalah apa sebenarnya di PLN Tambelan ini,” papar salah satu Warga Kecamatan Tambelan, Saud Mc Kashmir, Senin (19/6/2017).
Permasalahan pertama, kata dia, PLN dinilai kurang transparan dalam menetapkan tagihan listrik. Hal ini terlihat dari tagihan biaya listrik bulanan yang tidak memiliki rekening resmi pembayaran dan tidak mencantumkan total daya listrik yang terpakai selama sebulan.
“Rekening tagihan juga masih menggunakan fotocopy dan sebagian menggunakan sejenis “bill’ dari Bank Bukopin,” ujar Saud.
Dia mengutarakan, hal itu membuat biaya tagihan listrik tidak pernah ada perubahan.
“Artinya, mau listrik hidup 12 jam atau 24 jam pada hari Minggu, biayanya sama saja dengan tagihan listrik kalau terjadi pamadaman,” ucapnya.
Permasalahan ke dua, masih kata Saud, hari Minggu yang biasanya listrik menyala 24 jam sekarang hanya 12 jam.
“Biasanya Minggu pagi listrik hidup, tapi sekarang padam. Jadi kami tetap hanya mendapatkan jatah listrik pada malam hari yakni mulai dari pukul 17.00 WIB sampai sekitar pukul 06.00WIB,” katanya.
Menurut dia, pihak PLN Cabang Tanjungpinang sempat melakukan perbaikan kerusakan teknis pada diesel pembangkit listrik di PLN Tambelan, namun tetap saja mesin yang ada di PLN Tambelan mengalami kerusakan.
“PLN juga tidak disiplin ketika menyalakan listrik, yang seharusnya menyala pukul 17.00 WIB kadang lewat sampai 10 menit,” ujarnya.
Saud mengemukakan, sebenarnya masyarakat Tambelan sudah cukup sabar dengan kondisi listrik di Tambelan, khawatirnya jika kesabaran tersebut habis.
“Kondisi listrik di Tambelan ini tak ada perubahan sama sekali, dari era Orde lama sampai saat ini. Pelayanan listrik hanya 12 jam dari Senin – Sabtu, sementara Minggu yang dulunya menyala 24 jam sekarang justru hanya 12 jam,” imbuhnya.
Saud menambahkan permintaan sejumlah masyarakat untuk mendatangkan BPK ke PLN Tambelan adalah mencari solusi agar masalah listrik yang berakar dari dulu dapat diselesaikan.
“Saya secara pribadi berharap agar BPK tidak hanya fokus pada urusan di Jakarta sebagai Ibukota negara ini, tapi bersihkanlah unsure – unsure yang berkaitan dengan korupsi di pulau terpencil seperti Kecamatan Tambelan sebagai daerah perbatasan yang jauh dari jangkauan pusat,” ucapnya. (Red)
