Batam, (MK) – Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan rapat koordinasi penanaman modal Provinsi Kepri tahun anggaran 2017.
Acara yang dilaksanakan pada 29 hingga 30 Maret di Hotel Horison – Kings Batam ini juga dibuka oleh Kepala BPMPTSP Provinsi Kepri, Drs. H. Azman Taufik.
Rakoor ini juga diikuti sebanyak 50 orang peserta terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/ instansi Penanaman Modal se – kabupaten/ kota di Provinsi Kepri, SKPD/ instansi yang terkait di Provinsi Kepri dan kab/ kota, Staf Ahli Gubernur Kepri, Dewan Kawasan Provinsi Kepri, Badan Pengusahaan Kawasan Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Esselon III, IV dan staf BPMPTSP Provinsi Kepri.
Pada rakoor itu juga, hadir narasumber Kepala Biro Perncanaan, Program dan Anggaran BKPM RI, Zainal Muttaqim dengan pemaparan materi Program dan Kegiatan Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2017. Selain itu juga, turut hadir pemateri Septiria Chiristina Kepala Sub Direktorat Agribisnis BKPM RI yang memaparkan materi Perencanaan dan Kebijakan Penanaman Modal.
Dalam pelakasanaan kegiatan tersebut, disimpulkan beberapa cara penyusunan perncanaan seperti bagaimana cara menyusun perencanaan yang tepat dengan anggaran yang sedikit dan tepat sasaran.
Melalui press release Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi BPMPTSP Provinsi Kepri, Ade Masniary menuliskan, dalam rangka peningkatan SDM pelayanan perizinan investasi tiga jam yang dilakukan BKPM. PTSP di provinsi dan kab/ kota perlu mendapat pelatihan PTSP tidak hanya pada level staf, akan tetapi juga di tingkat kepala SKPD bahkan kepala daerah.
Selain itu, perlu juga ada komitmen dari pemerintah daerah dengan tegas, agar setiap pegawai yang telah dilatih/ dididik tidak serta merta dapat dipindah tugaskan ke SKPD atau bidang lain.
Pemerintah Provinsi Kepri, dalam hal ini BPMPTSP Provinsi Kepri berharap mendapat fasilitas kemudahan investasi langsung konstruksi (KLIK) yang sekarang baru 14 provinsi telah mendapatkan fasilitas tersebut. BKPM RI diharapkan dapat memfasilitasi hal ini di tahun anggaran 2017 mendatang.
Pemerintah Provinsi Kepri juga berharap BKPM RI agar lebih meningkatkan jumlah dana dekonsentrasi setiap tahunnya untuk Provinsi Kepri dalam rangka pemantauan, pengawasan dan realisasi investasi di daerah. (ALPIAN TANJUNG)
