Tanjungpinang, (MK) – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kepri dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akhirnya merampungkan singkronisasi anggaran di tiap – tiap komisi. Selesainya singkronisasi ini, maka DPRD Kepri segera menyampaikan pandangan dari fraksi – fraksi di DPRD.
Dalam rapat marathon yang dipimpin Ketua DPRD Jumaga Nadeak, Senin (30/1) sore, Banggar akhirnya memutuskan pandangan akhir fraksi pada Selasa (31/1) besok. Selanjutnya, Rabu (1/2) dilanjutkan paripurna penetapan APBD pada pukul 10.00.
“Kita berharap pembahasan nanti berjalan mulus disetiap fraksi – fraksi,” ujar Jumaga.
Dikesempatan itu, Ketua Komisi I DPRD Kepri, Sukhri Fahrial mengatakan lambatnya pengesahan ini harus menjadi catatan perbaikan Pemprov Kepri kedepannya.
“Diluar sana berkembang isu kalau masing – masing pihak saling menunda. Padahal itu tidak benar. Sebenarnya terlambatnya ini karena kita terlambat membahas. Saya minta dalam pembahasan berikut, bisa disampaikan lebih awal,” papar Sukhri saat rapat sinkronisasi di ruang serbaguna.
Atas dasar itu, Sukhri menegaskan kepada pemerintah untuk memulai pembahasan tidak mepet.
“Bulan Oktober jauh lebih baik. Jadi kita tidak tergesa – gesa seperti sekarang,” kata Sukhri.
Hal itu juga disepakati oleh Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian Provinsi Kepri, Naharuddin. TAPD rencananya, mulai tahun ini akan membahas APBD Perubahan 2017 dan APBD Murni 2018 secara paralel. Keduanya akan dimasukkan ke DPRD pada Juli mendatang.
“Jadi yang perubahan dan murni kita bahas paralel. Saya rasa Dispenda juga sudah bisa memprediksi pendapatan dan targetnya,” ujar Naharuddin yang diamini oleh Sekda Kepri Arief Fadillah.
Usulan tersebut disambut positif oleh Jumaga dan seluruh anggota Banggar. Dengan panjangnya waktu pembahasan, Pemerintah dan DPRD mempunyai waktu yang cukup menyusun anggaran.
Sebelumnya, dalam rapat singkronisasi, masing – masing komisi telah menyepakati anggaran di masing – masing komisi. Ketua Komisi IV Teddy Jun Askara mengatakan bahwa total anggaran yang berada di mitranya sebesar Rp1,026 triliun.
“Jumlah ini sudah termasuk pos pendidikan dan kesehatan,” kata Teddy.
Demikian juga dengan Komisi III. Untuk tahun ini total anggaran yang dikelola mitra – mitranya sebesar Rp582 miliar. Jumlah ini memang masih kurang. Namun demikian, kekurangan anggaran diharapkan dapat ditutupi di anggaran perubahan nanti.
“Kekurangan ini misalnya disebabkan pembentukan OPD baru seperti dinas perumahan yang memerlukan kantor dan isinya,” ujar Ketua Komisi III, Saproni.
Sedangkan, Komisi II, total mitranya menyedot anggaran setidaknya Rp353 miliar. (ALPIAN TANJUNG)
