Tanjungpinang, (MK) – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Kepri, Subandi diduga melakukan penyimpangan kewenangan. Pasalnya, Subandi diduga memberikan kewenangan kepada pegawai honorer untuk menjabat sebagai bendahara di Satpol PP Provinsi Kepri.
Akan hal itu, salah satu Kasi di Satpol PP Provinsi Kepri tersebut melaporkan secara internal adanya dugaan mark – up sebesar Rp300 juta yang diduga dilakukan oleh bendahara untuk keperluan pribadi Subandi sebagai Kasat Pol PP Provinsi Kepri.
“Subandi juga mempunyai catatan buruk di Natuna pada tahun 2002 silam yang merugikan negara sebesar Rp20 miliar. Diperparah lagi dengan pencucian uang (Money Loundry) yang mana hasil uang korupsi tersebut dijadikan aset berupa rumah, tanah, kendaraan yang tersebar di Wilayah Provinsi Kepri dan Jawa Barat,” papar Iwan kepada awak media ini, Jum’at (09/03/2018).
Iwan juga menyakini bahwa salah satu surat sertifikat tanah yang dijadikan aset oleh Subandi tersebut ada sama dirinya sebagai barang jaminan.
“Sertifikat tersebut atas nama adiknya Subandi yaitu Megawati yang lokasi tanahnya di Purwakarta,” ujarnya dengan tegas.
Sebelumnya, terkait adanya dugaan mark – up yang dilakukan bendahara (Pegawai Honorer, Habibi) sebesar Rp300 juta tersebut dibenarkan oleh salah satu anggota Satpol PP Provinsi Kepri yang namanya enggan dipublikasikan.
“Uang itu gaji kami semua yang dipotong untuk membayar cicilan hutang di Koperasi Provinsi Kepri, tetapi tidak distor oleh bendahara,” ucapnya.
Dugaan kasus itu juga, telah dilaporkan oleh Forum Pemantau Aspirasi Masyarakat Provinsi Kepri atas nama Drjohn Ertes, SH.MH yang ditembuskan ke KPK, Mendagri, Jaksa Agung, Gubernur Kepri dan Sekdaprov Kepri.
Hingga kabar ini diposting, Kasatpol PP Provinsi Kepri Subandi tidak ingin ketemu dan saat dihubungi melalui ponselnya, Subandi selalu beralasan sedang sibuk dan dengan alasan lainnya. (NOVENDRA)
