Tanjungpinang, (MK) – Dari kabupaten/ kota yang ada di Provinsi Kpulauan Riau (Kepri), Kota Tanjungpinang terpilih sebagai peserta Urban Nexus. Hal ini juga merupakan suatu kehormatan bagi Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang.
Pasalnya, Pemko Tanjungpinang disandingkan dengan beberapa kepala daerah tingkat I dan tingkat II dari berbagai negara untuk mengikuti kegiatan Regional Workshop ke – 7 tentang managemen pengelolaan sumber daya terpadu kota – kota di Asia.
Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Tanjungpinang, Riono kepada beberapa awak media menyampaikan, selama mengikuti Urban Nexus dan hingga pertemuan yang ke – 7, dimana Kota Tanjungpinang ditunjuk sebagai tuan rumah.
“Ternyata belum dapat melakukan apa – apa, hanya mendapatkan hikmahnya saja,” papar Riono saat konfrensi pers Urban Nexus disalah satu hotel di Tanjungpinang, Rabu (19/7/2017).
Riono juga mengaku, tahun lalu ada beberapa program yang akan dijalankan. Tetapi, karena permasalahan pendanaan sehingga kegiatan tersebut tidak dilaksanakan.
“Jadi bisa dikatakan, secara implementatif keikutsertaan Kota Tanjungpinang di Urban Nexus ini masih dalam tingkat proses,” ujarnya.
Riono mengutarakan, Pemko Tanjungpinang mengikuti kegiatan ini sejak tahun 2014 dan banyak mendapatkan hikmahnya. Bahkan, Pemko Tanjungpinang diajak melihat daerah lain yang telah berhasil, namun untuk melakukannya belum bisa.
“Seharusnya, pada tahun 2016 Pemko Tanjungpinang ingin mewujudkan vacum seawer yang telah diploting akan dibangun di Senggarang,” ucapnya.
Hal ini juga, kata dia, atas rekomendasi dari tim Urban Nexus. Tetapi, hal itu tidak terlaksana karena tidak memiliki anggaran.
“Kita sudah mengajukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Namun karena kemarin defisit secara nasional, maka itu tidak diadakan,” katanya.
Sementara, masih kata Riono, dari tim Urban Nexus sendiri hanya memberikan kajian tentang apa yang harus dilakukan. Tapi, kalau masalah pendanaan, Urban Nexus tidak bertanggungjawab sehingga pemerintah diminta untuk berusaha mencari dana segar guna membangun fasilitas yang ada.
“Ini memang untuk peningkatan SDI GIZ kita, dimana SDI GIZ ini memang bermuara kepada kesejahteraan masyarakat. Tetapi, karena dananya masih belum ada, jadi kita urungkan dulu,” ucapnya. (NOVENDRA)
