Tanjungpinang, (MetroKepri) – Hingga saat ini masyarakat Kota Tanjungpinang menunggu hasil penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait tambahan penghasilan pegawai (TPP) ASN Pemko Tanjungpinang yang sedang ditangani Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Riau (Kejati Kepri) yang dilaporkan oleh Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP) beberapa waktu lalu.
“Masyarakat berharap Kejati Kepri dapat segera mengumumkan terkait dugaan perbuatan pidana yang dituduhkan terhadap Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang,” ujar Ketua LSM Hitam Putih, Rachmat Nasution kepada Metrokepri.com, Jumat (21/1/2022).
Rachmat juga berharap agar Kejati Kepri segera bersikap dan mengeluarkan risalah hasil penyelidikan terkait kasus dugaan korupsi TPP ASN tersebut.
“Kalau memang bisa dipercepat, kenapa harus diperlambat. Kasihan mereka menjadi sasaran tuduhan berbagai pihak atas dugaan perbuatan pidana yang belum tentu pasti secara yuridis,” ucapnya.
Akan tetapi, kata Rachmat, apabila bersalah katakan bersalah dan apabila benar maka segera berikan pernyataan kalau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang tersebut tidak terlibat dalam skema dugaan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dilaporkan oleh JPKP.
Masih kata Rachmat, Rahma dan Endang Abdullah merupakan kepala daerah. Apabila belum ada titik terang tentang dugaan kasus tersebut, tentunya masyarakat juga merespon yang tidak baik terhadap keduanya. Kemudian bagaimana distribusi kebijakan mereka bisa diterima masyarakat.
Oleh sebab itu, warga kalangan pemikir dan anak kampung sini (Akamsi) menaruh harapan besar kepada Kejati Kepri agar sengketa dugaan perbuatan pelanggaran pidana ini segera dituntaskan.
“Apabila yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran hukum, maka tetapkan sebagai tersangka. Namun sebaliknya, jika tidak terbukti maka segera publikasikan agar kasus tersebut clear and clean,” ucapnya. (Red)
