Tanjungpinang, (MK) – Minimnya penyerapan anggaran Pemerintah Provinsi Kepri menjadi sorotan utama DPRD Kepri. Padahal, anggaran pendapatan dan belanja ini diharapkan sebagai penggerak ekonomi yang sedang lesu.
Sorotan ini juga disampaikan mayoritas Fraksi – Fraksi di DPRD Kepri dalam paripurna pandangan umum fraksi terhadap laporan pertanggungjawaban APBD 2016 di ruang rapat utama DPRD Kepri, Selasa (18/7).
Juru bicara Fraksi Partai Golkar, Taba Iskandar menyampaikan belanja hibah yang mencapai Rp422miliar, hanya terealisasi sebesar Rp419 miliar.
“Fraksi Golkar melihat, akibatnya penyaluran anggaran ke masyarakat berkurang,” papar Taba.
Kondisi ini, sambung Taba harus dicarikan sesegera mungkin jalan keluarnya. Sehingga tahun 2017 ini, minimnya realisasi anggaran tidak terulang kembali.
“Tanda – tanda realisasi anggaran akan kembali rendah ditahun ini sudah mulai terlihat dengan realisasi anggaran semester pertama ini. Diminta, agar Gubernur untuk segera memimpin pelaksanaan anggaran ini dapat dirasakan masyarakat,” ujar Taba.
Kritikan mirip juga disampaikan Juru bicara Fraksi Demokrat Plus, Onward Siahaan. Fraksinya melihat minimnya penyerapan anggaran yang terjadi ditahun lalu dan semester ini karena lemahnya koordinasi antara organisasi perangkat daerah (OPD). Gubernur sebagai kepala daerah, harus mampu mengkoordinasikan OPD – OPD itu untuk berakselarasi sejak awal.
“Walaupun kami partai pengusung, kami melihat masih minimnya penyerapan anggaran ini karena kurang koordinasi. Gubernur harus segera mengkoordinasikan agar anggaran ini segera diserap pertriwulan dan tidak menumpuk diakhir,” ucap Onward.
Ia juga meminta agar Pemerintah Kepri segera memaksimalkan kewenangan yang diberikan pemerintah pusat ke daerah.
“Kita masih ada potensi yang belum digarap seperti pertambangan, kelautan dan lain sebagainya. Seharusnya potensi ini segera kita kejar untuk menambah pemasukan kita,” kata Onward.
Fraksi PDIP, PKS – PPP dan Fraksi Kebangkitan Nasional juga melihat APBD Kepri merupakan salah satu pendorong pergerakan roda ekonomi Kepri yang saat ini sedang lesu – lesunya. Untuk itu, kedepan, Pemprov Kepri harus segera mengerjakan seluruh kegiatan diawal – awal.
Selain mengkritik, seluruh fraksi – fraksi di DPRD memuji keberhasilan Pemerintah Kepri yang berhasil mempertahankan predikat keuangan Wajar Tanpa Pengecualian selama tujuh tahun berturut – turut.
Keberhasilan ini, menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh jajaran Pemprov Kepri sudah berjalan dengan baik.
Ditempat yang sama, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak meminta agar Pemprov segera menjawab pandangan umum dan masukan dari fraksi – fraksi tersebut. (Red/ Pat)
