Natuna, (MK) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna telah melakukan MoU dengan Kementerian Perhubungan – Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Medan untuk mengadakan diklat pemberdayaan masyarakat secara gratis.
Setelah MoU ditandatangani oleh kedua belah pihak beberapa waktu lalu, Bupati Natuna melalui Sekda Natuna, Wan Siswandi membuka secara resmi diklat di Balai Latihan Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Natuna, Kamis (15/02/2018).
Pada acara itu juga turut dihadiri oleh OPD, FKPD, DPRD Natuna dan peserta pelatihan diklat.
Kepala Satuan Pelayanan Bandara Ranai, Suroso ST,MM mengatakan bahwa diklat MoU ini sudah ditandatangani dan satuan pelayanan Bandara Ranai hanya sebagai fasilitator saja. Diklat ini diperuntukkan buat masyarakat diluar dari pegawai negeri, TNI dan Polri.
“Saya mohon kepada pak direktur agar memberikan kemudahan yang bersifat tidak mandatori kepada para peserta diklat,” papar Suroso.
Sementara, Direktur ATKP Medan, Rajokki Aritonang ST,M.STr mengatakan kepada para awak media yang ada di Natuna agar kegiatan ini diberitakan supaya Presiden Joko Widodo tahu karena ini merupakan program dari Presiden. Kehadiran ATKP merupakan kehadiran pemerintah ditengah masyarakat.
Diharapkan, teman – teman media menjadi marketing untuk penyampain informasi pada masyarakat yang ada di pulau – pulau.
“Natuna ini merupakan pulau terluar dari NKRI, di daerah ini kami juga membuka kesempatan dari kalangan pesantren untuk mengikuti diklat. Ini semua gratis, tak bayar. Kami hanya pinjam tempat dan pinjam anak – anak bangsa yang ada disini agar mempunyai keterampilan,” ujar Rajokki.
Rajokki mengutarakan misi ATKP saat ini adalah masyarakat pulau terluar wajib ditingkatkan kemampuannya. Untuk itu, akan direkrut lebih kurang 160 orang.
Rajokki mengharapkan masyarakat Natuna menjadi pemain, bukan penonton. Pemain sekaligus menjadi tuan rumah didalam permainan itu sendiri.
“Kami hanya mendidik, dengan syarat tidak boleh terlibat narkoba. Besar harapan kami diklat ini yang bekerjasama dengan pemerintah daerah dapat memberikan kontribusi yang positif, dan ingat tidak dipungut biaya apapun. Ini merupakan instruksi Presiden. Dengan adanya diklat ini, anak daerah bisa menjadi pintar – pintar dan bekerja,” ucapnya.
Sementara itu, Bupati Natuna yang diwakili Sekda Natuna Wan Siswandi menyampaikan bahwa modal transportasi udara merupakan salah satu urat nadi pembangunan daerah yang sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat dan mendukung berbagai aspek dalam upaya mempercepat pembangunan yang diselenggarakan saat ini. Untuk mewujudkan hal itu, pemerintah telah menetapkan instruksi Presiden RI No 9 Tahun 2016 tentang revitalisasi sekolah menengah kejuruan dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia.
Oleh karenanya, lembaga pendidikan dan pelatihan diharapkan mampu berperan secara baik menciptakan sumber daya manusia yang usia produktif diantaranya pada pelayanan transportasi udara sebagai salah satu program Kementerian Perhubungan RI. Diklat ini dapat memberikan tambahan informasi dan keterampilan bagi peserta kegiatan.
“Kami berharap adanya informasi peluang dunia kerja, baik di Bandara Ranai maupun bandara lain yang membutuhkan tenaga kerja. Kami berikan apresiasi buat Kementerian dan ATKP yang mau menginformasikan dan memberikan keterampilan pada saat ini. Semoga apa yang diberikan dapat bermanfaat bagi pembangunan daerah ini peningkatan menuju SDM yang profesional dan berkualitas,” pungkasnya. (MANALU)
