Tanjungpinang, (MK) – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) menyerukan seluruh elemen masyarakat untuk membuang sikap apatisme terhadap pemerintahan agar pembangunan berjalan lancar.
“Pemerintah butuh dukungan dari seluruh elemen masyarakat, karena pembangunan ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Pemerintah ada untuk masyarakat,” papar Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Kepri, Misni dalam dialog bertema “Membangun Kesadaran Bersama Untuk Menjaga Kewibawaan Pemerintah”, di aula SMKN I Tanjungpinang, Sabtu (19/12).
Dihadapan sekitar 200 orang mahasiswa dari berbagai kampus di Tanjungpinang, Misni menyampaikan, berburuk sangka terhadap pemerintah juga bukan sikap yang baik.
“Sikap itu akan menghambat pembangunan, karena perencanaan pembangunan salah satunya diadopsi dari aspirasi masyarakat. Pemerintah juga harus siap dikritik, dan memperbaiki kesalahan,” ujarnya.
Menurut dia, sikap kritis yang dimiliki mahasiswa sebagai kaum intelektual harus tetap dipelihara, namun harus disampaikan secara cerdas.
“Sikap kritis itu terhadap kebijakan pemerintah maupun oknum aparat yang diduga melakukan pelanggaran harus disampaikan dengan dasar hukum dan bukti – bukti,” ucapnya.
Artinya, kata dia, jangan hanya pandai protes, tetapi harus memberi solusi.
Dalam seminar yang digelar Komunitas Bakti Bangsa itu juga, Misni menjelaskan, pemerintah sejak era reformasi mengalami perubahan ke arah perbaikan.
“Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Upaya itu terlihat dari anggaran untuk pembangunan desa di setiap provinsi ditingkatkan, seperti Kepri mendapat sekitar Rp177 miliar untuk membangun desa,” katanya.
Selain itu, kata dia, perhatian pemerintah terhadap provinsi yang didominasi perairan juga semakin besar. Hal itu tercermin dari keinginan Presiden Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia.
“Keinginan pemerintah itu menguntungkan masyarakat Kepri, karena kapal – kapal, jembatan dan pelabuhan akan diperbanyak. Kepri sudah sejak beberapa tahun lalu berupaya membangun konetivitas antar pulau. Ini sejalan dengan keinginan pemerintah, yang perlu dilakukan secara maksimal,” ucapnya.
Pada seminar itu juga, Ketua Komisi II DPRD Kepri, Ing Iskandarsyah mengatakan, mahasiswa harus menanamkan sikap untuk mendorong negara semakin kuat, sebagai syarat untuk mensejahterakan masyarakat.
“Pemerintah dilahirkan untuk mensejahterakan masyarakat. Masyarakat sudah seharusnya bangga menjadi warga negara Indonesia,” katanya.
Politisi Partai PKS ini juga mengutarakan, nasionalisme tidak boleh diartikan secara sempit. Nasionalisme itu ada di hati dan sikap, bukan hanya diucapkan.
“Cinta terhadap negara, cinta terhadap rakyat,” ucapnya.
Penulis buku berjudul “The Glory of The Past” itu mengatakan, Kepri harus mampu mengembalikan kejayaan masa lampau di masa kini. Ukuran kejayaan masa lampau yakni pembangunan merata dan kesejahteraan masyarakat meningkat.
“Sebelum merancang pembangunan harus ada hubungan yang baik dan kuat antara negara dan rakyat,” katanya.
Sementara, Dosen Jurusan Sosiologi Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, Siti Arieta memaparkan, permasalahan yang dihadapi pemerintah itu cukup banyak.
“Penyebab terjadinya permasalahan itu antara lain kepatuhan terhadap konstitusi, perencanaan pembangunan yang tidak maksimal, dan tidak taat hukum,” ujarnya.
Dia mengatakan, konstitusi tidak dilaksanakan secara maksimal seperti fakir miskin tidak dipelihara oleh negara, padahal konstitusi yang mengatur agar negara memelihara fakir miskin.
“Pemerintah sering disebut turis pembangunan, karena tidak melakukan penyerapan aspirasi masyarakat secara maksimal,” ucapnya.
Dia mengimbau pemerintah melakukan pembangunan dengan sasaran kelompok rentan, yang terdiri dari kelompok berpendapat kecil dan ketergantungan seperti disabilitas, minoritas dan usia tua. (ALPIAN TANJUNG)
