Tanjungpinang, (MK) – Solidaritas Masyarakat Pulau Bintan kembali mempertanyakan komitmen Gubernur Kepri, Nurdin Basirun dan DPRD Kepri dalam menyikapi permasalahan seleksi ulang dan seleksi umum honorer Pemerintah Kabupaten Bintan yang dilaksanakan beberapa waktu lalu.
“Sudah lebih dari 10 hari surat kita sampaikan secara langsung, namun belum ada tanggapan. Saat kita menyampaikan permasalahan tersebut, mereka berjanji akan mempelajari dan menindaklanjuti. Tetapi, sampai saat ini tidak ada kabar,” papar Koordinator SMP Bintan, Baharuddin Rahman kepada awak media ini melalui masangernya, Jum’at (10/2).
Dia mengutarakan, solidaritasnya juga mempertanyakan fungsi pejabat pengelolah informasi daerah (PPID) Kabupaten Bintan yang sepertinya tidak transparan terhadap data yang berhubungan dengan kebijakan seleksi honorer tersebut.
“Sudah lebih dari 10 hari juga surat permohonan informasi publik kita sampaikan. PPID Bintan sepertinya tidak berani transparan dengan memberikan data – data yang diminta. Jangankan data yang diminta, nomor kontak PPID yang mereka berikan saja tidak valid alias nomor palsu. Namanya saja PPID, tapi tidak berfungsi. Mungkin mereka tidak menguasai aturan tentang keterbukaan informasi dan masalah ini segera akan kita gugat ke Komisi Informasi,” ujarnya.
Hal senada juga disampaikan oleh salah satu koordinator, Auliyansyah. Pihaknya sudah dikonfirmasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Menurut mereka, sebaiknya Gubernur Kepri yang menyelesaikan dulu permasalahan tersebut. Apabila daerah tidak mampu, baru menjadi ranah pemerintah pusat.
“Makanya kita ambil langkah ini, kita tempuh jalur executive review dan buka data terkait kebijakan seleksi ulang tersebut supaya tidak ada lagi yang berspekulasi dan menduga duga sehingga lebih kongkrit,” katanya.
Masih kata dia, Solidaritas Masyarakat Pulau Bintan juga akan terus mendesak Gubernur Kepri agar tidak diam terkait persoalan honorer Bintan tersebut. “Harus ada kepastian hukum serta keadilan,” ucapnya.
Dia berharap, agar Gubernur tidak main kucing – kucingan di pemerintahan sebab ada aturan dimana kepala daerah tidak boleh sesuka hati membuat kebijakan bahkan sekarang informasi yang beredar malah yang tidak lulus direkrut lagi.
“Jika Pemerintah Bintan merasa kebijakan terkait honorer tersebut sudah benar, kenapa takut mau transparan? Kalau tidak berani, berarti benar memang ada yang tidak beres. Jika Gubernur dan DPRD Kepri tidak berani, ya mau tidak mau kita bawa masalah ini menjadi masalah nasional walaupun kebijakan itu menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Tapi harus diingat juga kewenangan itu ada batasan dan standarisasi yang sudah ditentukan oleh UU,” katanya. (NOVENDRA)
