Tanjungpinang, (MK) – DPRD Provinsi Kepri melakukan terobosan baru dalam pembahasan anggaran. Hal itu guna mendukung transparansi penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Akan hal itu, kedepan DPRD Kepri akan memasang kamera perekam (CCTV) berikut dengan perekam suaranya dalam setiap rapat – rapat badan anggaran.
Dengan begitu, Ketua DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadeak berharap tidak ada lagi kongkalikong antara badan anggaran DPRD dan Pemprov Kepri.
“Nanti, dokumen APBD akan kita sertakan juga rekaman audio dan visual rapat dari awal hingga akhir,” papar Jumaga saat rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kepri di Graha Kepri, Senin (19/6/2017).
Jumaga mengutarakan, rencananya pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan sudah mulai diberlakukan. Tak hanya dalam pembahasan APBD, setiap rapat – rapat juga akan direkam sebagai bentuk transparansi.
“Kita ingin melangkah lebih maju lagi sesuai dengan kesepakatan dengan KPK,” ujar Jumaga.
Menanggapi hal itu, seluruh Anggota Banmus mendukung langkah tersebut. Anggota Fraksi Hanura Plus dr. Yusrizal Bakhtiar mengatakan dengan teknologi rekaman audio dan visual ini setidaknya mengurangi ruang gerak korupsi dan kolusi.
“Lebih bagus. Lebih terbuka dan lebih transparan sebagai bentuk pertanggungjawaban kita kepada masyarakat,” ucap Yusrizal yang diamini oleh Anggota Banmus lainnya.
Pada rapat itu juga turut hadir Anggota Banmus lainnya yakni Sarafuddin Aluan, Hj. Asnah, Raja Astagena, Syarifah Elvizana, Hanafi Ekra, Maaz Ismail dan Widiastadi Nugraha. Selain memutuskan penggunaan teknologi rekaman suara dan visual, Banmus juga memutuskan menggelar Paripurna LHP APBD pada 3 Juli mendatang.
“Usai paripurna, langsung kita lanjutkan dengan halal bihalal di hari yang sama,” kata Jumaga.
Selanjutnya, DPRD Kepri akan kembali mengagendakan reses pada 7 Juli hingga 14 Juli 2017 mendatang. Seluruh Anggota DPRD Kepri akan kembali ke daerah pemilihan masing – masing untuk menyerap aspirasi masyarakat. (Red/Pat)
