Tanjungpinang, (MK) – Seluruh Fraksi di DPRD Kepri sepakat untuk melanjutkan pembahasan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan (LPP) APBD tahun 2015 menjadi Perda. Namun demikian, fraksi – fraksi memberikan catatan khusus dibeberapa sektor.
Seperti yang disampaikan Fraksi PDIP. Fraksi mayoritas DPRD ini menilai laporan yang diberikan tidak berbanding lurus dengan kenyataan yang ada.
“Masih ditemukan proyek yang tidak sesuai dengan spesifikasi, pengerjaan yang lambat dan tidak tepat waktu,” ujar juru bicara Fraksi PDIP Ruslan Kasbulatov dalam sidang paripurna, Senin (27/6).
Untuk itu, Pemprov Kepri diminta untuk turun ke lapangan melihat langsung apa yang terjadi. Sehingga hal – hal yang menjadi catatan ini tidak berulang – ulang terjadi.
Catatan juga diberikan Fraksi Golkar melalui juru bicaranya, Raja Bakhtiar. Fraksi Golkar mendorong Pemerintah Provinsi Kepri untuk mencarikan solusi dari defisit anggaran.
“Pemerintah tidak boleh hanya mengandalkan pembiayaan pembangunan lewat APBD saja. Tapi juga harus lebih kreatif lagi menggandeng pihak ketiga,” kata Bakhtiar.
Senada dengan Golkar, Fraksi Demokrat Plus juga mengamini masukan dari Golkar. Juru Bicara Demokrat Plus Surya Makmur meminta Pemprov Kepri untuk menggarap potensi pemasukan daerah dari aktifitas lego jangkar di perairan Kepri.
“Selama ini masih menjadi kewenangan Departemen Perhubungan. Pemprov Kepri harus mencoba menegosiasikan agar dapat menjadi pemasukan Pemprov Kepri,” ucap Surya Makmur.
Dari berbagai pandangan fraksi ini, akhirnya seluruh fraksi sepakat agar DPRD Kepri melanjutkan LPP APBD ini dengan membentuk Pansus. (Red)
