Tanjungpinang, (MK) – Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Agung Mulyana menyebutkan, penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2015 di Kepri masih rendah.
“Dari 80 persen yang ditargetkan pada akhir tahun mendatang, hanya tercapai 45 persen,” ujar Agung pada rapat koordinasi pelaksanaan APBD dalam menjamin kelancaran dan akuntabilitas demi pembangunan Kepri bersama Kejaksaan Tinggi Negri Kepri, Badan Pemeriksaan Keuangan Provinsi Kepri dan Kanwil Pembendaharan Pendapatan Nasional Provinsi Kepri di Aula Kejati Kepri, Senggarang, Tanjungpinang, Selasa (13/10).
Dia mengutarakan, perealisasian APBN ke daerah sangat penting untuk peningkatan pembangunan di Provinsi Kepri khususnya bagi peningkatan akomodasi serta kesejahteraan masyarakat.
Dengan rendahnya daya serap dana pusat ini, dapat menimbulkan perlambatan pembangunan fasilitas dan infrastruktur yang harusnya dapat dinikmati masyarakat di daerah.
“Mandeknya penyerapan anggaran pusat di daerah dikarenakan tidak beraninya dari beberapa SKPD selaku pembuat program untuk menyerap dana APBN tersebut,” ucap Agung.
Oleh kerena itu, Agung yang didampingi Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri, Sudung Situmorang menyampaikan, Kejati bersama BPKP serta KPPN Kepri dapat ikut mendampingi dalam pengelolaan penyerapan dana pusat tersebut.
“Kejati bersama BPKP akan ikut mendampinginya dalam pengelolaan penyerapan dana tersebut, agar proses penyerapan dana itu dilakukan dengan aturan serta ketentuan yang benar dan sesuai perundang – undangan yang berlaku,” papar Agung dihadapan peserta Rakor dari SKPD dan FKPD di lingkungan Pemprov Kepri.
Agung mengemukakan, yang tak kalah penting lagi adalah bagaimana masing – masing SKPD selaku penerima dana dengan program pembangunan itu dapat selalu mengkoordinasikan kepada gubernur serta pemerintah lainnya.
“Bagaimana menyikapi dan mencari solusi dari permasalahan penyerapan dana pusat tersebut di daerah. Saya harap, kita semua di Pemprov Kepri ini dapat saling berkoordinasi dan berkomunikasi agar pembangunan kota dapat terlaksana dengan baik,” ucapnya.
Dia mengatakan, yang terpenting saaty ini adalah komunikasi antara stakeholder, bagaimana menyerap anggaran pusat tersebut sesuai aturan serta transparan, sehingga pembangunan akan berjalan baik dan lancar.
“Maka, Provinsi Kepri dapat mencapai target penyerapan yang ditentukan. Koordinasi, komunikasi dan saling bekerjasama, bukan tidak mungkin. Dengan kurun waktu lebih kurang dua bulan lagi hingga batas akhir penyerapan APBN 2015 tersebut,” katanya. (ALPIAN TANJUNG)
