Tanjungpinang, (MK) – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengadakan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan Provinsi Kepri tahun 2015 di Aula Wan Seri Beni Pusat Pemerintahan Istana Kota Piring – Dompak, Senin (21/12).
Rapat yang mengangkat tema “Rapat Kerja dan Evaluasi Realisasi APBD Provinsi dan kabupaten kota se – Provinsi Kepulauan Riau” ini juga dipimpin oleh Penjabat (Pj) Gubernur Kepri, Agung Mulyana dan dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Perbendaharaan Provinsi Kepri, Didyk Chairoel, Bupati/ Wali Kota se – Provinsi Kepri, dan seluruh Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri.
Pelaksanaan rapat ini juga dalam rangka menjamin pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau selesai tepat waktu dengan tingkat realisasi serapan anggaran yang baik dan pentingnya mengukur capaian keberhasilan serta memberikan solusi langkah – langkah apa yang akan dilakukan jika ada permasalahan.
Dalam arahannya, Penjabat Gubernur Kepulauan Riau, Agung Mulyana menyampaikan, evaluasi kegiatan pembangunan Pemprov Kepri ini adalah untuk memperbaiki kinerja di tahun 2016 nanti. Agar dalam pelaksanaannya tidak mengulangi kesalahan yang sama.
“Evaluasi ini penting kita lakukan, karena hasilnya akan kita jadikan acuan dalam pelaksanaan APBD dan APBN di tahun 2016 nanti. Artinya agar ada langkah – langkah solutif untuk setiap permasalahan dan kesalahan yang kita lakukan, tidak hanya itu –itu saja. Apalagi kita juga diminta untuk mempercepat penyerapan anggaran dan merubah nuansa dan penguasaan terhadap penyerapan anggaran,” papar Agung dihadapan peserta rapat.
Agung menyebutkan, Presiden Joko Widodo meminta agar pelaksanaan berbagai kegiatan yang direncanakan dalam tahun 2016 dapat segera dimulai.
“Jangan terlambat dan Januari Tahun 2016, segera dimulai. Apabila terlambat, belanja akan menumpuk diakhir tahun dan akan terjadi kontraksi ekonomi,” ucap Agung.
Sebelumnya, rapat yang diawali dengan pemaparan oleh Kepala Bappeda Kepri, Naharuddin ini juga menjelaskan tentang kondisi APBD serta realisasi penyerapan anggaran selama 2015 hingga 30 November.
“Capaian realisasi keuangan APBD Provinsi Kepri sebesar 79,72 persen dari target 79,3 persen. Sedangkan realisasi fisik mencapai 85,85 persen dari target 82,7 persen,” ucapnya.
Dia mengutarakan, serapan anggaran sumber dana dekonsentrasi realisasi keuangan mencapai 60,43 persen sedangkan realisasi fisik mencapai 71,95 persen. Serapan anggaran sumber dana tugas pembantuan realisasi keuangan mencapai 36,22 persen. Serapan anggaran sumber dana alokasi khusus (DAK) realisasi keuangan mencapai 47,90 persen dan realisasi fisik mencapai 70,41 persen.
Pada kesempatan itu, Kepala Kantor Wilayah BKPP Kepri, Didyk Chairoel menjelaskan tentang kondisi APBN serta realisasi penyerapannya hingga November 2015 di Kepulauan Riau.
“Secara garis besar permasalahan rendahnya serapan keuangan adalah keterlambatan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sehingga kegiatan fisik yang membutuhkan waktu yang lama tidak bisa dilakukan,” katanya.
Untuk itu, langkah yang perlu dilakukan adalah mempercepat Surat Keputusan (SK) administrasi pejabat pengelola anggaran. Kabupaten/ kota yang memerlukan percepatan administrasi segera siapkan surat usulan kepada Penjabat Gubernur Kepri yang nantinya akan disurati ke Pemerintah Pusat.
Realisasi anggaran tahun 2015 yang rendah segera memberikan penjelasan alasan/ penyebab rendahnya serapan yang nantinya akan dilaporkan kepada Pemerintah Pusat.
Perlu standar satuan harga seluruh kubapaten/ kota yang disepakati dan ditandatangani oleh Penjabat Gubernur Kepri. Segera dibuat rencana jadwal penarikan anggaran dan kerangka acuan kerja (KAK). (ALPIAN TANJUNG)
