Tanjungpinang, (MK) – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Haripinto Tanuwidjaja menyebutkan, Pemerintah Pusat menjamin pinjaman senilai Rp25 juta untuk masyarakat.
“Penjaminan dari pemerintah ini melalui sistem perbankan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Maka, negara menjamin masyarakat kepada bank. Ada bantuan sekitar Rp25 juta untuk masyarakat dan saat ini bunganya sudah diturunkan menjadi 12 persen,” papar Haripinto di sela – sela sosialisasi sosialisasi empat pilar kebangsaan dan bernegara di salah satu hotel di Tanjungpinang, Selasa (27/10).
Dia mengatakan, bunga pinjaman sebesar 12 persen ini juga akan dikurangi lagi pada tahun 2016 mendatang. Dengan adanya penjaminan dari pemerintah ini, jangan malah daerah sendiri yang tidak mau mengembangkan daerahnya.
“Maka pemerintah daerah khususnya Provinsi Kepulauan Riau harus siap dan lebih giat lagi membangun daerahnya,” ucap Haripinto.
Selain itu, Haripinto menyampaikan, permasalahan di Provinsi Kepulauan Riau ini sejak dulu tidak terlepas dari masalah listrik, air, dan re – training untuk pekerja serta perhatian khusus buat para nelayan.
“Seharusnya, Pemerintah Provinsi lebih peka terhadap potensi yang dimiliki serta mampu mengontrol semua yang ada di Kepri. Apa lagi, laut kita ini tempat lalu lintas kapal – kapal negara luar. 40 persen perdagangan dunia melewati laut kita, kenapa kita tidak memanfaatkan itu,” kata anggota komite IV DPD – RI ini.
Oleh karena itu, Haripinto berharap, agar Kepri benar – benar dapat mengonsep potensi maritim itu sendiri. Poros maritim tidak hanya berbicara mengenai ekonomi saja.
“Kita juga harus memanfaatkan letak strategis kita untuk keuntungan dan kepentingan negara. Maka saya mengimbau Pemprov Kepri untuk terus menjalin konektivitas dengan pusatm,” ucapnya.
Dia mengemukakan, guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Pemerintah Pusat sudah berjanji untuk memberikan perhatian lebih ke daerah kepulauan pada tahun 2016 mendatang.
“Dana transfer dari daerah yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) sudah disiapkan untuk daerah kepulauan dan malah menjadi prioritas Pemerintah Pusat. Tetapi pemerintah daerah harus pro aktif dan lebih giat lagi. Intinya, program ini memberikan kesempatan untuk meningkatkan produktifitas masyarakat,” ucapnya. (PUTRA)
