Jakarta (MK) – Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK juga mencermati polemik ‘anggaran siluman’ di APBD DKI Jakarta 2015, yang melibatkan perseteruan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kontra DPRD DKI Jakarta.
JK menilai polemik ini sudah saatnya dihentikan. Terlebih pemerintah pusat sudah berupaya memediasi kedua pihak, tapi masing-masing pihak saling umpat di akhir mediasi.
“Kan keduanya umpat-mengumpat, kurang bijaksana,” tegas JK di Kantor Wapres, Jakarta, seperti dilansir liputan6.com, Jumat (6/3/2015).
“Keduanya (Ahok dan DPRD) harusnya arif lah, menyelesaikan (masalah) untuk rakyat. Kalau DPRD keliru tarik, kalau Ahok keliru ya tarik, gubernur dan DPRD kan satu,” imbuh JK.
JK menjelaskan pemerintah pusat sudah melaksanakan tugasnya dengan menjadi penengah. Sekarang penyelesaian masalah kembali pada pihak yang berseteru. Namun, JK meminta agar hal ini tidak berlarut-larut, apalagi sampai menyengsarakan warga DKI Jakarta.
“(Proses mediasi) Itu bagus, otomatis . kalau ada kejadian di bawah, atas yang mediasi. Atas dari gubernur itu presiden, tapi presiden diwakilkan oleh mendagri, itu sudah benar. Di situ letak masing-masing untuk selesaikan kepentingan rakyat Jakarta, mestinya mereka segera menyelesaikannya,” pungkas JK.(*)
