Tanjungpinang, (MK) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang melaksanakan rapat bersama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Tanjungpinang dan PT. Pelindo 1 Cabang Tanjungpinang. Selasa (14/2/2017).
Hal itu guna menengahi polemik yang terjadi beberapa hari ini terkait adanya kenaikkan pas Pelabuhan Sri Bintan Pura.
Rapat koordinasi ini di ketuai oleh Wakil I DPRD Kota Tanjungpinang, Ade Angga. Dalam rapat tersebut hadir Direktur BUMD Kota Tanjungpinang, Asep Nana Suryana, GM PT. Pelindo 1 Cabang Tanjungpinang, Ketua Kadin Kota Tanjungpinang, perwakilan Pemko Tanjungpinang dan beberapa Anggota Komisi I dan II DPRD Kota Tanjungpinang.
Dalam rapat terbuka untuk umum tersebut, Wakil Ketua I DPRD Kota Tanjungpinang, Ade Angga menanyakan kepada pihak Pelindo terkait kenaikkan pas pelabuhan dan adanya kerjasama atau MoU terhadap BUMD Kota Tanjungpinang yang tanpa ada pemberitahuan ke DPRD khususnya rekan kerja komisi terkait.
“Ini masalah mengambil uang rakyat, apakah etis kenaikkan pas pelabuhan dan kerjasama tersebut tanpa diketahui oleh DPRD sebagai wakil rakyat yang uangnya akan diambil,” ujar Ade Angga mengawali rapat.
Dikesempatan yang sama, GM PT. Pelindo 1 Cabang Tanjungpinang, I Wayan menjelaskan, besok (Rabu) 15/2/2017 pas pelabuhan untuk pelabuhan internasional naik sebesar Rp60.000. Sedangkan untuk pas pelabuhan domestik naik sebesar Rp6.000.
“Sebelumnya, untuk permasalahan hutang – piutang dengan Pemko Tanjungpinang sudah kita selesaikan terlebih dahulu dan pada tanggal 6 Januari 2017 kita melaksanakan MoU atau kerjasama dengan BUMD Kota Tanjungpinang dan hal ini sudah ada pemberitahuan pada 31 Desember 2015 lalu ke DPRD Kota Tanjungpinang,” paparnya.
Terjadinya kerjasama dan kenaikkan pas pelabuhan tersebut juga dibenarkan oleh Dirut BUMD Kota Tanjungpinang, Asep Nana Suryana pada rapat bersama DPRD Kota Tanjungpinang.
“Sebelumnya kita juga sudah koordinasi dengan Pemko Tanjungpinang yang notabennya sebagai pemegang saham 100 persen. Hal ini juga sudah diberitahukan ke DPRD Kota Tanjungpinang pada 2015 lalu terkait kenaikkan pas pelabuhan. Untuk kerjasamanya, sudah kita buat tetapi belum terlaksana, rencananya hari ini akan dilakukan penandatanganan kerjasama oleh kedua belah pihak,” ucapnya.
Sementara itu, rapat koordinasi atau menengahi permasalahan kerjasama antara PT. Pelindo dan BUMD Kota Tanjungpinang serta kenaikkan pas pelabuhan oleh DPRD Kota Tanjungpinang belum membuahkan hasil.
Demi masyarakat Kota Tanjungpinang, DPRD meminta kepada pihak Pelindo untuk kenaikkan tarif pas pelabuhan agar ditunda sampai pembangunan pelabuhan selesai hingga berita ini diposting. (NOVENDRA)
