Tanjungpinang, (MetroKepri) – Lewat Ngobrol Pintar Cara Orang Indonesia (Ngopi Coi), Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Kepri bekerjasama BNPT mengajak Pelibatan Masyarakat dalam Penecegahan Terorisme melalui Aparatur Kelurahan dan Desa.
Dalam kegiatan itu, hadir peserta undangan FKPT Kepri, Lurah se-Kota Tanjungpinang, Bhabinkamtibmas dan Babinsa se-Kelurahan di Kota Tanjungpinang, OPD terkait dan pemilik media.
Pertemuan yang mengangkat tema “Ngobrol Pintar Cara Orang Indonesia (Ngopi Coi)” itu menghadirkan narasumber Chairil Anwar SH dari Dit Pengawasan BNPT RI dan Praktisi Media Massa Yosep Adi Prasetyo yang pernah menjabat Ketua Dewan Pers periode 2016-2019 serta narasumber daerah Zakmi selaku Ketua Bidang Hukum, Humas dan Kerjasama Media FKPT Kepri.
Menurut Ketua FKPT Kepri Dr Fauzi, kades, Lurah dan Bhabinkamtibmas serta babinsa selama ini cukup baik menjalankan fungsinya di Kepri.
Hanya saja, upaya-upaya yang dilakukan mesti ditingkatkan dengan mengedukasi masyarakat lewat pengetahuan literasi digital.
“Masa pandemi Covid-19 ini, hoaks makin menjadi-jadi di media sosial hingga ini bakal menjadi potensi munculnya radikalisme,” ujarnya.
“Ditambah lagi saat ini memasuki tahapan Pilkada hingga kita perlu mengingatkan masyarakat agar bijak bermedia sosial dan jangan menyebar konten-konten yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya,” tambah Fauzi berpesan.
Usai acara dibuka oleh Kakankesbang Pemprov Kepri Dr. Ir. Lamidi MM yang mewawakili Gubernur Kepri Isdianto,
panitia langsung menggelar talkshow yang ditayangkan di Tanjungpinang TV.
Dikesempatan itu, Chairil Anwar menyebutkan BNPT akan terus melakukan sosialisasi pencegahan radikalisme karena bisa membahayakan kerukunan hidup bernegara.
“Dampak dari radikalisme bisa membahayakan siapa saja dan pemulihannya cukup lama hingga hal yang lebih efektif dilakukan adalah dengan melakukan pencegahan dini,” sebutnya.
Bahkan, lanjut Ia, informasi yang salah yang didapat di media sosial bisa berdampak buruk bagi keluarga.
Diwaktu yang bersamaan, Yosep Adi Prasetyo yang biasa disapa Stenly membeberkan, selama ini ada beberapa media yang terjebak dalam informasi salah karena kurang akurat dalam memverifikasi berita.
Hanya saja, kata Stenly, yang justru lebih berbahaya adalah media sosial. Stenly mencontohkan Pemerintah melalui Kemenkominfo sering meminta penyedia platform aplikasi media sosial seperti facebook, tweeter dan instagram untuk melakukan take down, sejumlah konten hoaks.
Selain itu sebutnya, saat ini ada 2 virus berbahaya yang mengancam Indonesia, pertama virus Covid-19, dan kedua virus paham radikalisme.
“Saat ini anak-anak terhubung dengan internet lebih lama, ancaman virus ini terus bergerilya di bawah tidak tahu akan muncul ke permukaan. Untuk itu koordinasi di setiap provinsi melalui FKPT adalah sesuatu yang baik dan sangat diperlukan,” papar Stenly.
Sementara Zakmi menyebutkan, kegiatan bidang media itu sengaja mengundang Lurah, Kades, Bhabinkamtibmas dan Babinsa karena mereka yang berada di lapisan terdepan yang berhubungan dengan masyarakat.
“Mengajak Lurah, Kades, Bhabinkamtibmas dan Babinsa dalam menggalakkan edukasi literasi digital sangat penting karena akan lebih efektif dalam kesehariannya mereka langsung berhubungan dengan masyarakat hingga mengetahui persis kondisi di lapangan dan permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat,” ungkapnya.
Kata Zakmi yang juga ketua SMSI Provinsi Kepri, jumlah media massa sangat terbatas sementara setiap masyarakat nyaris semua memiliki akun media sosial. Media massa sejauh ini sudah berusaha untuk menyajikan berbagai berita menarik di masyarakat sesuai fungsinya sebagai wahana edukasi, informasi dan hiburan serta kontrol sosial.
“Hanya saja masih banyak yang lebih tertarik membaca unggahan di media sosial yang belum diketahui kebenarannya. Di kepri saat ini ada 159 media yang sudah lolos verifikasi Dewan Pers,” pungkasnya. (*)
Penulis: Novendra/Humas FKPT
