Tanjungpinang, (MK) – Pelantikan sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri belum lama ini secara mendadak, Gubernur Kepri Nurdin Basirun dinilai tidak merasa ada mitranya dengan DPRD.
“Karena tidak mengundang DPRD Kepri, silahkan jalankan pemerintahan ini sendiri,” papar Anggota DPRD Kepri, Sarafuddin Aluan SH kepada MetroKepri.com, Rabu (09/11).
Selain itu, dari informasi yang diperolehnya, ada pejabat eselon III yang baru dilantik dan saat itu juga menjadi Plt Asisten di Pemerintah Provinsi Kepri.
“Aturan suka – suka yang dipakai. Kok melangkahi atasannya yang di eselon II. Boleh jadi Plt ditempat yang dia tempati dan juga harus ada jedah waktu,” ujar Sarafuddin.
Bahkan, kata dia, ada juga pejabat eselon III waktu dilantik menduduki Sekertaris SKPD tertentu, setelah itu dipindahkan melalui SMS ke Sekertaris SKPD yang lain.
“Luar biasa Gubernur Kepri menjalankan tugas fungsinya tanpa etika. DPRD akan mensikapi apa yang dilakukan oleh Gubernur sebagai fungsi kontrolnya atas pelantikan pejabat Pemprov Kepri yang kacau balau ini,” tutur Legislator PPP Dapil Kota Tanjungpinang ini.
Pelantikan itu juga, menurut Sarafuddin, terlihat sangat Primordial Karimunisasi. Sangat – sangat tidak baik, kerana Gubernur tidak mempertimbangkan keterwakilan daerah yang lain dan kompotensi pegawai.
“DPRD sangat tersinggung karena tidak diundang dalam pelantikan. Jangankan Komisi I, Ketua DPRD Kepri saja tidak dianggap sama sekali,” paparnya.
Dia mengutarakan, selama empat periode menjadi anggota DPRD, baru kali ini Gubernur tidak menganggap ada DPRD.
“Padahal dalam menjalankan roda pemerintahan, kedua lembaga yakni eksekutif dan legislatif saling membutuhkan satu sama lain,” ucapnya.
Karena, kata dia, semua produk hukum di daerah harus persetujuan bersama.
“Dengan kejadian ini, kita (DPRD) akan menggunakan hak angket setelah rapat kerja dengan Baperjakat yang direncanakan pada Senin 14 November 2016 mendatang,” katanya. (ALPIAN TANJUNG)
