Persiapan Pemilu, Komisi I DPRD Kepri Tinjau Kantor KPU Batam

by -9 views
Rombongan Komisi I DPRD Kepri Saat Rapat Bersama KPU Kota Batam
Rombongan Komisi I DPRD Kepri Saat Rapat Bersama KPU Kota Batam
Iklan Banner

Batam, (MetroKepri) – Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang membidangi hukum dan pemerintahan melakukan kunjungan kerja dan peninjauan di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam, Selasa 26 Februari 2019.

Komisi I bermaksud ingin mengetahui secara langsung dari KPU Kota Batam mengenai persiapan proses penyelenggaran Pemilu serentak yang akan dilaksanakan pada 17 April 2019.

“Kami ingin KPU benar – benar mempersiapkan segalanya jelang penyelenggaraan pemilu serentak ini agar nanti dapat berjalan lancar, baik dan tertib,” papar Wakil Ketua Komisi I DPRD Kepri, Taba Iskandar.

Pada kesempatan itu, Taba Iskandar juga menyampaikan mengenai persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menurutnya sampai saat ini masih ada pemilih yang belum terdata.

“Kenapa hal ini bisa terjadi? Apakah ada kelalaian petugas?” tanya Taba.

Anggota Komisi I DPRD Kepri, Ruslan Saat Berbincang Dengan Komisioner KPU Batam
Anggota Komisi I DPRD Kepri, Ruslan Saat Berbincang Dengan Komisioner KPU Batam

Ia mengatakan berdasarkan ketentuan Undang – Undang, memilih merupakan hak seluruh warga negara dan hak itu bisa digunakan dengan syarat memiliki data kependudukan.

“Dengan data kependudukan yang lengkap sesuai aturan, maka orang tersebut memiliki hak untuk memilih dan harus masuk dalam DPT,” ujar Taba.

Selain Taba, Sekretaris Komisi I DPRD Kepri, Sukhri Pahrial mengatakan berkaca dari Pemilu yang lalu masih banyak permasalahan yang terjadi dalam proses penyelenggaraan Pemilu.

“Terkait dengan hal tersebut kami minta permasalahan yang terjadi pada saat penyelenggaraan Pemilu yang lalu jangan sampai terulang lagi pada Pemilu 17 April nanti,” ucap Sukhri.

Salah satu contohnya dijelaskan Sukhri yakni persoalan yang kerap terjadi pemilih pemula, dimana pemilih pemula yang nanti pada saat 17 April 2019 usianya genap 17 tahun.

“Artinya mereka yang sudah berusia 17 tahun, sudah bisa menggunakan hak pilihnya pada saat pelaksanaan pemilu nanti,” kata Sukhri.

Melihat pengalaman pelaksanaan pemilu sebelumnya jelas Sukhri, pemilih hanya menunjukkan surat kerangan dari RT/ RW saja yang bersangkutan langsung bisa mencoblos.

“Tentunya surat tersebut harus dilampiri dengan surat – surat pendukung lainnya seperti fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran. Sudah sejauhmana KPU mengatasi masalah tersebut,” ucapnya.

Rombongan Komisi I DPRD Kepri Foto Bersama Usai Melakukan Pertemuan Dengan KPU Kota Batam
Rombongan Komisi I DPRD Kepri Foto Bersama Usai Melakukan Pertemuan Dengan KPU Kota Batam

Anggota Komisi I, Ruslan Kasbulatov menyampaikan agar KPU dapat bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. KPU tidak boleh terpengaruh dengan intervensi dari pihak manapun.

Selain itu, Ruslan meminta kepada KPU agar dapat mengawasi surat suara sejak pendistribusian dari pusat, pelipatan hingga pendistribusian ke seluruh TPU.

“Selain surat suara, masalah listrik selama proses tahapan pemilu berlangsung terutama pada saat penghitungan suara dari tingkat kecamatan hingga tingkat KPU juga sangat penting diperhatikan,” ucap Ruslan.

Ruslan mengatakan jika listrik padam terutama pada saat proses perhitungan suara hal tersebut bisa menimbulkan kerawanan untuk melakukan kecurangan.

“Kami minta kepada KPU untuk selalu berkoordinasi dengan PLN kalau perlu disurati secara resmi untuk menghindari hal – hal yang tidak kita inginkan,” katanya.

Menanggapi hal itu, Ketua KPU Batam, Syahrul Huda mengatakan terkait pemilih pemula pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

“Mereka sudah menjemput bola dengan melaksanakan perekaman E – KTP ke sekolah – sekolah dan data yang kami dapatkan lebih kurang 3.000 orang,” kata Syahrul.

Selanjutnya KPU juga telah melakukan koordinasi ke KPU Provinsi Kepulauan Riau dengan harapan agar permaslahan mengenai pemilih pemula tersebut dapat disampaikan ke KPU RI atau Kemendagri sehingga nantinya ada sebuah aturan yang menyatakan bahwa pemilih pemula ini bisa menggunakan hak pilihnya hanya dengan menunjukkan Surat Keterangan dari RT/RW atau dari kelurahan.

KPU, kata Syahrul sedang melakukan proses pendataan DPK (Daftar Pemilih Khusus), dimana DPK ini bertujuan untuk mengakomodir masyarakat Kota Batam yang belum masuk dalam DPT, maka orang tersebut bisa dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK).

Saat ini dijelaskan Syahrul, KPU sudah melaksanakan Pleno dan pada Peraturan KPU yang terbaru ada satu poin yang menyatakan jika kemudian pemilih DPT yang terkosentrasi dalam satu wilayah maka memungkinkan untuk membuat TPS tambahan.

“Ini bertujuan untuk mengakomodir pemilih yang datanya ganda, atau ada pemilih yang sudah pindah domisili,” terangnya.

Ia menambahkan KPU akan segera menyurati dan melakukan koordinasi dengan PLN agar dapat melakukan antisipasi jika terjadi pemadaman listrik pada saat dilakukannya penghitungan suara.

Rombongan Komisi I tersebut terdiri dari Sekretaris Komisi I, Sukhri Pahrial SH, Wakil Ketua Komisi I, Taba Iskandar SH,MH,M.Si, Rocky Marciano Bawole, Ruslan Kasbulatov, Thomas Suprapto, dan Wan Norman Edi.

Rombongan diterima oleh Ketua KPU Kota Batam, Syahrul Huda S.Ag dan 2 orang Komisioner yakni Zaki Setiawan dan Sudarmadi di ruang rapat KPU Kota Batam. (Red)

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.