Natuna, (MetroKepri) – Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna Wan Siswandi S.Sos,M.Si menggelar malam ramah tamah bersama tim Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), tim Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan tim Forum Kabupaten Sehat (FKS) Natuna, di Gedung Daerah Kabupaten Natuna, Jalan Batu Sisir Bukit Arai, Rabu 25 September 2019.
Hal ini menandakan berakhirnya rangkaian peninjauan lapangan verifikasi KKS (Kabupaten/ Kota Sehat) oleh tim dari Kemendagri, Kemenkes dan tingkat Provinsi Kepulauan Riau pada 23 – 26 September 2019 di Kabupaten Natuna.
Dengan begitu, peninajaun sejumlah lokus (tempat) sarana dan prasarana sehat yang merupakan nilai standar sembilan tatanan wajib KKS disejumlah kecamatan dan desa pulau di sekitar Pulau Bunguran Besar, dinyatakan selesai.
Temu ramah tersebut turut dihadiri oleh Ketua FKS Natuna, Nurhayati Hamid Rizal, serta sejumlah pimpinan OPD yang tergabung didalam FKS Natuna.
Dikesempatan tersebut, Wan Sis sapaan akrabnya Sekda Natuna ini mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpatisipasi dalam Forum Kabupaten Sehat Natuna. Di tahun 2019 ini, merupakan kali pertama diikuti Natuna, sebab itu jika ditemukan beberapa kekeliruan dan kekurangan, dirinya meminta maklum kepada tim verifikasi.
Menurutnya, belajar dari kekurangan tersebut akan menjadikan kelebihan bagi Natuna sebagai evaluasi dan pembelajaran dalam memenuhi ketentuan standar tatanan wajib KKS yang dilaksanakan rutin dua tahun sekali ini, karena dengan komitmen kebersamaan dan kesungguhan, ia optimis Natuna memperoleh hasil dan pengakuan sebagai Kabupaten Sehat sesuai harapan.
Wan Siswandi juga meminta agar para pimpinan OPD yang terlibat dalam Forum Kabupaten Sehat di Natuna, dapat membangun kordinasi multi sektoral secara sinergis, karena untuk menjadikan Natuna sebagai Kabupaten Sehat, masing – masing OPD memiliki peran penting sesuai kewenangan bidangnya, seperti yang tercantum dalam ketentuan sembilan tatanan wajib KKS, urusan pemukiman sarpras sehat menjadi tanggungjawab Dinas Perkim. Urusan lalulintas tertib dan layanan transportasi sehat dibidangi Dinas Perhubungan, untuk industri dan perkantoran sehat bagian dari Disperindagkop dan bagian Umum, begitu juga kawasan pariwisata sehat ditangani Dinas Pariwisata, ketahanan pangan dan gizi ditangani Dinas Kesehatan.
Program lintas sektor lintas sektor yang mengutamakan pada proses dengan target untuk menjamin keberlanjutan ini, sebagai penyelenggaraan kabupaten sehat yang berpedoman pada peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2005 dan Nomor 1138/ Menkes/ PB/ VIII/ 2005.
Sementara itu, Doni Mashuri dari Kemendagri menjelaskan, Natuna punya banyak keunggulan dan keindahan potensi alamnya yang mana jika diberikan sentuhan oleh pemerintah setempat, dapat menjadikan Natuna sebagai magnet daya tarik. Sebab itu, kedepan dirinya berniat untuk berkunjung kembali ke daerah ini.
“Beberapa evaluasi di lapangan, kami meminta agar tim forum di Natuna bisa melengkapi beberapa kekurangan data administrasi, ini dimungkinkan untuk menjadikan Natuna berpeluang memperoleh pengakuan sebagai kabupaten sehat dengan sejumlah sarpras dan faktor KKS pendukung lainnya yang sudah terbentuk dan berjalan,” imbuhnya. (Manalu)
