Batam, (MetroKepri) – DPRD Kota Batam tengah mempertimbangkan pembentukan yayasan untuk mengelola permakaman di wilayah hinterland. Hal ini dibahas dalam rapat lanjutan mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pemakaman.
Ketua Pansus Ranperda Permakaman, Udin P. Sihaloho, menjelaskan bahwa pembahasan Ranperda ini fokus pada pengelolaan Permakaman Khusus, Tempat Permakaman Umum (TPU), dan Tempat Permakaman Bukan Umum (TPBU).
“Kita perlu mengatur siapa pengelola permakaman bukan umum ini agar tidak memberatkan masyarakat di hinterland,” ujar Udin, Senin (1/7/2024).
Pansus mempertimbangkan pelibatan masyarakat dalam pembentukan yayasan, namun dengan memastikan tidak membebani mereka. Udin menambahkan bahwa pembahasan juga mencakup daerah-daerah di mainland dengan kondisi serupa dengan hinterland, seperti Nongsa dan wilayah pesisir lainnya.
“Tujuan utama Ranperda ini adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat setempat dalam mengelola permakaman,” ucapnya.
Selain itu, Udin mengungkapkan progres permohonan pengalokasian lahan untuk permakaman yang diharapkan bisa menjadi solusi atas keterbatasan lahan yang semakin sempit.
Permohonan untuk alokasi lahan seluas 144 hektare telah diajukan, namun prosesnya masih terhambat oleh berbagai aturan.
Dalam finalisasi, ukuran permakaman khusus agama Buddha dan Konghucu akan dibahas lebih lanjut.
“Kami ingin Ranperda ini dapat diterapkan, dijalankan, dan dipatuhi, serta tidak memberatkan masyarakat yang mempertahankan adat istiadat mereka,” pungkas Udin. (*)
Sumber: Bursakota
Editor : Ian
