Dugaan Penyerobotan Lahan, Fattah Riphat: Tangkap Mafia Tanah di Bintan

by -270 views
Kuasa hukum pelapor M Fattah Riphat, S.H., M.H. dari kantor hukum RIS & Associates saat pengembalian batas di lahan kliennya
Kuasa hukum pelapor M Fattah Riphat, S.H., M.H. dari kantor hukum RIS & Associates saat pengembalian batas di lahan kliennya
Iklan Banner

Bintan, (MetroKepri) – Kasus dugaan penyerobotan lahan oleh sejumlah oknum atau mafia tanah yang terjadi di jalan Kampung Melayu tepatnya di samping PLTU Galang Batang, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, akhirnya sudah mendapat titik terang.

Dugaan ada mafia tanah dalam aksi penyerobotan di lahan tersebut, dilaporkan oleh pemilik lahan ke pihak berwajib.

Hingga akhirnya pada awal Februari 2020 lalu, Penyidik Polda Kepulauan Riau (Kepri) dan Polres Bintan membantu proses pengembalian batas lahan itu.

Kuasa hukum pelapor M Fattah Riphat, S.H., M.H. dari kantor hukum RIS & Associates mengatakan, dasar dilakukan pengembalian batas oleh BPN ini adalah berdasarkan permintaan Polda Kepri atas laporan dari pemilik tanah yang diduga menjadi korban dugaan tindak pidana penyerobotan lahan yang dilakukan oleh mafia tanah.

“Informasi warga sekitar, bahwa lahan tersebut telah diperjual belikan, sehingga adanya dugaan permainan yang dilakukan mafia tanah,” ujarnya, Kamis (13/02/2020).

Fattah Riphat menjelaskan, kronologi kejadian yang dilaporkan adalah beberapa orang laki-laki tidak dikenal datang ke lokasi lahan milik pelapor dan melakukan tindakan meratakan jalan dengan  menebang pohon-pohon, membangun bangunan dan menimbun lokasi.

Namun, lanjut Fattah, ketika pelapor, sebagai pemilik lahan datang, langsung dihadang dan tidak diperbolehkan masuk, dan berdasarkan informasi warga setempat, lahan tersebut sudah di perjualbelikan dan sudah menjadi milik orang lain.

Saat pengukuran ini pun pelapor bingung karena lahannya yang penuh dengan pohon telah rata dengan tanah dan sebagian sudah dibangun bangunan.

“Kejadian ini kami laporkan ke Polda Kepri agar menjadi terang, karena sampai saat ini kami pun belum mengetahui siapa aktor intelektual dibalik semua ini,” sebutnya.

Dan, kami berharap agar secepatnya terungkap aktor dibalik penyerobotan tanah ini.

“Ini negara hukum, segala tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,” ucap Fattah.

Dia yakin bahwa pemerintah, terutama instansi terkait pun pasti mendukung dalam upaya tindakan pemberantasan mafia tanah.

“Malah saya baca di media bahwa pihak kementerian ATR sudah membentuk tim sapu bersih mafia tanah,” ungkapnya.

Fattah berharap, masalah ini menjadi atensi serius dari pihak terkait dapat segera membuat kasus ini menjadi terang. Dan, kedepannya tidak ada lagi aksi penyerobotan tanah yang diduga dilakukan oleh mafia tanah. (*)

Penulis: Novendra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.