Foto Bersama Paslon, Oknum Perangkat Desa Dedun Ditetapkan Langgar UU No 6

by -31 views
Ketua Bawaslu Bintan Febriadinata S.T
Ketua Bawaslu Bintan Febriadinata S.T
Iklan Banner

Bintan, (MetroKepri) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bintan mengungkapkan temuan dugaan pelanggaran UU No 6 tahun 2014 yang dilakukan oleh oknum perangkat Desa Dendun belum lama ini.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bintan, Febriadinata S.T mengatakan pada tanggal 26 September 2020 telah dimulainya pelaksanaan kampanye pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan.

“Pada Sabtu 26 September 2020 telah dilaksanakan kampanye oleh salah satu pasangan calon untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Desa Dendun, Kecamatan Mantang, Kabupaten Bintan,” papar Febriadinata kepada MetroKepri, Sabtu (03/10/2020).

Masih kata dia, pada pelaksanan kampanye tersebut dihadiri oleh salah satu Calon Gubernur, Tim Kampanye dan masyarakat setempat.

“Pada pelaksanaan kampanye itu juga dilakukan pengamanan oleh pihak kepolisian dan pengawasan oleh anggota Panwascam Mantang serta pengawas Desa Dendun,” ujarnya.

Febriadinata mengutarakan, dalam pelaksanan kampanye tersebut ditemukan adanya perangkat Desa Dendun yang terdiri dari 1 orang Kaur Desa Dendun inisial (EY) dan 1 orang Kepala Dusun inisial (B) turut hadir pada kegiatan kampanye tersebut dan melakukan foto bersama dengan Calon Gubernur yang hadir dengan membuat gerakan jari sesuai dengan nomor urut calon Gubernur tersebut.

“Atas hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu Kecamatan Mantang selanjutnya dalam rapat pleno ditetapkan menjadi temuan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya pada 28 September 2020 untuk dilakukan serangkaian penanganan pelanggaran dengan melakukan klarifikasi kepada penemu, saksi-saksi dan juga terlapor,” ucapnya.

Kemudian, pada Kamis 1 Oktober 2020 Panwaslu Kecamatan Mantang melakukan pleno terhadap hasil kajian temuan tersebut dan menetapkan temuan merupakan pelanggaran peraturan Perundang-Undangan Lainnya terhadap perangkat desa sesuai dengan ketentuan UU No 6 Tahun 2014 tentang desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan No 6 Tahun 2018 tentang perangkat desa dimana dijelaskan bahwa Perangkat Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum dan/ atau Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Legislatif.

“Berdasarkan penyampaian hasil penanganan pelanggaran peraturan Perundang-Undangan lainnya oleh Panwaslu Kecamatan Mantang kepada Bawaslu Kabupaten Bintan dan selanjutnya Bawaslu Kabupaten Bintan melakukan penerusan terhadap pelanggaran tersebut kepada Pjs. Bupati Bintan c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku,” kata Febriadinata.

Masih kata dia, surat penerusan juga ditembusakan kepada Menteri Dalam Negeri RI, Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Kepri, Camat Mantang dan Kepala Desa Dendun. (*)

Penulis : MASFURQON

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.