Iskandarsyah: Program Pengentasan Kemiskinan Harus Diprioritaskan

by -264 views
Ing Iskandarsyah saat mengisi seminar
Ing Iskandarsyah saat mengisi seminar

Tanjungpinang, (MK) – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Ing Iskandarsyah menyebutkan, kepala daerah tingkat satu dan dua perlu bersinergi mengoptimalkan program pengentasan kemiskinan yang selama ini belum terlaksana secara maksimal.

“Program ini juga harus diprioritaskan, salah satunya dengan meningkatkan pendapatan keluarga,” papar Iskandarsyah dalam seminar yang bertema “Optimalisasi Peran Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah” di Kampus Stisipol Raja Haji, Sabtu (26/3).

Dihadapan sekitar 200 mahasiswa dan pengurus Ormas, Iskandarsyah memaparkan, kantong kemiskinan kebanyakan berada di kawasan pesisir.

“Maka, pemerintah harus mampu membangun daerah pesisir menjadi pulau – pulau yang maju. Kami mendukung upaya pemerintah membangun Natuna, Anambas dan Lingga,” ujarnya.

Iskandarsyah menilai, pemerintah memiliki peran yang besar dalam menciptakan lapangan kerja. Peranan pemerintah juga dapat mendorong investasi di kabupaten dan kota di Kepri ini meningkat.

“Semakin banyak perusahaan berskala besar yang berinvestasi di Kepri, maka peluang kerja akan terbuka lebar. Kepri ini memiliki banyak potensi perekonomian yang dapat dikembangkan,” ucapnya.

Kepri ini, kata dia, punya tempat wisata yang indah, perkebunan, industri, punya sumber daya alam yang dapat ditambang, dan merupakan jalur pelayaran internasional.

Pada seminar yang digelar Komunitas Bakti Bangsa ini juga, Iskandarsyah menyampaikan, pemerintah harus memainkan peranan di bidang regulasi dan kebijakan untuk mendorong pengusaha mempekerjakan masyarakat usia produktif.

“Masyarakat, terutama para pemuda tidak malas. Pemuda harus terus meningkatkan keterampilan, berkarya dan berusaha,” paparnya.

Menurut dia, pemuda yang memiliki keterampilan akan lebih mudah memperoleh pekerjaan atau membuka usaha sendiri. Mereka akan memperoleh gaji yang lebih besar dan jabatan yang akan semakin baik jika memiliki keterampilan, jujur dalam bekerja, rajin dan disiplin.

“Apapun yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan keluarga, dan mengurangi pengangguran akan sia – sia jika angkatan kerja tidak produktif,” ucapnya.

Oleh karena itu, kata dia, masyarakat di usia produktif harus memiliki kemampuan, berketerampilan, giat dan jujur dalam bekerja.

Selain permasalahan itu, Legislator Partai Keadilan Sejahtera ini juga menyebutkan proses dan pelaksanaan pembangunan harus disejalankan dengan kondisi Kepri. Pemerintah harus pula mengurusi penyandang disabilitas, orang tua atau veteran.

“Kekuatan negara dalam pembangunan sangat dipengaruhi partisipasi masyarakat. Tidak mungkin pemerintah dapat mengurusi 1,8 juta orang masyarakat Kepri, tanpa didukung masyarakat itu sendiri. Maka masing – masing anggota masyarakat memiliki peranan yang cukup penting,” ujarnya.

Narasumber lainnya, Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Kepri, Herry Adrianto mengatakan, seluruh elemen masyarakat dan pemerintah harus bersinergi untuk membangun Kepri.

“Target pembangunan tidak akan tercapai bila pemerintah dan masyarakat tidak bersinergi. Harus memiliki ahlak yang baik untuk membangun Kepri,” katanya.

Dia mengatakan, Kepri memiliki kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Sayangnya, banyak kekayaan Kepri yang belum dikelola dengan baik.

“Kepri memiliki cadangan migas 50,27 trilion standar cubic feet. Ini seharusnya dikelola untuk kepentingan Indonesia, terutama masyarakat Kepri,” ucapnya.

Saat ini, Herry mengupayakan agar Kepri memiliki 10 “icon” khas yang menarik, dapat diperkenalkan kepada masyarakat dari wilayah lain dan negara lainnya, antara lain cogan, tanjak, padi mas, Masjid Penyengat, monyet kekah, ikan napoleon, gonggong dan buah namnam.

“Ini akan kami kembangkan,” katanya.

Sementara itu, Dosen Universitas Maritim Raja Ali Haji, Alfiandri menyampaikan, pembangunan merupakan kegiatan atau usaha sadar, terencana, dengan maksud berbagai sektor kehidupan dikembangkan secara maksimal. Hambatan dalam pembangunan daerah, menurut dia kesadaran pemerintah masih kurang dalam meningkatkan kinerja administrasi negara dan perbaikan etika pemerintahan.

“Indonesia ini banyak orang pintar, tetapi yang beretika perlu tingkatkan,” katanya.

Dia acara itu juga, salah seorang pimpinan Lembaga Adat Melayu Provinsi Kepulauan Riau, Zamzami A Karim yang juga sebagai narasumber mengatakan, Perda Nomor 1/ 2014 tentang LAM, hanya mengatur keorganisasian lembaga tersebut.

“Regulasi itu sebagai bentuk eksistensi keorganisasian, dan mendukung aktivitas pemerintah. Apa kontribusi bagi pembangunan? Pengurus LAM memberikan masukan dan kritikan yang membangun,” ujarnya.

Dia mengutarakan, persoalan yang menghambat pembangunan yakni lahan. Bahkan di Tanjungpinang, pengusaha menggugat pemerintah yang membangun kantor kecamatan.

“Ada pula pembangunan jalan dihadang pengusaha. Pengusaha tersebut menggugat, dan hakim pengadilan memenangkan gugatan pengusaha tersebut,” paparnya.

Ternyata, kata dia, surat – surat pengusaha itu palsu, dan sekarang ditahan polisi. (ALPIAN TANJUNG)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

No More Posts Available.

No more pages to load.