Tanjungpinang, (MetroKepri) – Walikota Tanjungpinang H Syahrul S.Pd dan Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejari Tanjungpinang tinjau proyek yang lagi ‘Berjalan’ di sembilan lokasi terpisah.
Peninjauan didampingi Wakil Walikota Rahma serta Kepala OPD terkait, Kamis (5/9/2019) semalam.
Adapun lokasi yang dilakukan peninjauan yakni, pembangunan jalan Tanjung Lanjut Kelurahan Kampung Bugis, pembangunan Ruang Kelas Belajar (RKB) SDN 002 dan SDN O11 Tanjungpinang Timur, Rehabilitasi Kantor Camat Tanjungpinang Timur, semenisasi Jalan Wonosari RT.02/RW.04 Kelurahan Melayu Kota Piring, saluran drainase di Jalan Kuantan, pembangunan Pasar Baru, Kantor Lurah Tanjungpinang Kota dan Pasar Potong Lembu.
Disela-sela peninjauan, Syahrul dengan tegas mengatakan, pentingnya turun langsung ke lapangan untuk melihat dan mengontrol proyek yang sudah dikerjakan.
“Kita ingin melihat langsung capaian progress pengerjaannya, karena beberapa proyek sudah berjalan satu atau dua bulan. Kalau pekerjaan diawasi, hal-hal yang menjadi kendala dapat kita selesaikan,” ujarnya saat mengunjungi pembangunan drainase di jalan Kuantan Km 5, Tanjungpinang.
Ayah sapaan akrabnya Walikota Tanjungpinang ini menjelaskan, peninjauan lapangan terhadap proyek fisik ini, Pemko didampingi Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejari Tanjungpinang. Menurutnya, pembangunan ini dapat terlaksana karena adanya kerjasama dengan TP4D.
“Karena itu, kepada pelaksana proyek diharapkan agar benar-benar konsen supaya pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu dan tepat sasaran,” terangnya.
Ayah juga meminta Camat dan Lurah setempat, agar rutin turun ke lapangan untuk meninjau, mengawasi, serta mengevaluasi terhadap pelaksanaan proyek saluran drainase ini. Karena proyek ini merupakan salah satu upaya pemerintah merespon keluhan masyarakat di Kelurahan Melayu Kota Piring terkait drainase mampet dan sebagainya.
“Proyek ini upaya kita untuk mengurangi banjir di kilometer 7. Jadi, Camat, Lurah, RT, RW, termasuk masyarakat harus awasi pembangungannya, jangan dibiarkan, supaya penyelesainnya sesuai harapan kita bersama,” ungkap Ayah.
Dilokasi yang sama, Kasi Intel Kejari Tanjungpinang Rizky Rahmatullah SH selaku Ketua TP4D menjelaskan, pihaknya hadir pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Pada waktu itu, Lanjut Rizky, banyak keluhan di setiap daerah, dimana PPK takut mengeksekusi kegiatan pembangunan, sehingga penyerapan anggaran pembangunan fisik pada waktu itu rendah.
“Kehadiran TP4D untuk memastikan PPK yang melaksanakan program pembangunan tidak khawatir dan ragu-ragu,” katanya.
Lebih jelas Rizky menyebutkan, dalam proses pelaksanaan kegiatan, TP4D akan memastikan 4 hal yaitu, tertib administrasi, mutu, waktu dan aturan hukum yang sudah dijalankan oleh semua pihak, baik itu PPK, pengelola kegiatan dari instansi pemerintah, pelaksana kegiatan, pengawas, maupun stakeholder terkait.
Meski Kejari instansi vertikal, namun pihaknya punya tanggungjawab yang sama terhadap masyarakat dan kota Tanjungpinang. Dirinya memastikan, TP4D Kejari Tanjungpinang tidak akan melakukan hal-hal di luar aturan yang berlaku, seperti yang terjadi di daerah lain.
“Mudah-mudahan niat baik kami sebagai pendamping program pembangunan disambut positif dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh stakeholder. Teman-teman PPK tidak perlu khawatir, kami pastikan tidak mungkin ada penyimpangan,” ujarnya memastikan.
Sementara itu, Ayah saat ditemui sejumlah awak media di lokasi peninjauan terakhir mengatakan, pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan harus dilaksanakan secara berkelanjutan.
“Ini peninjauan pertama, nanti ada peninjauan kedua hingga tahap akhir atau finalisasi. Kita minta dukungan dari masyarakat supaya semua program proyek pembangunan 2019 ini bisa tuntas akhir Desember 2019 mendatang,” imbuhnya. (*)
Penulis: Novendra/Tri/Kominfo
