Pelaksanaan Pilkada Serentak Harus Transparan

by -185 views
by
Pj Gubernur Kepri, Agung Mulyana saat rapat terkait pelaksanaan Pilkada
Pj Gubernur Kepri, Agung Mulyana saat rapat terkait pelaksanaan Pilkada

Tanjungpinang, (MK) – Penjabat Gubernur Kepri, Agung Mulyana menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait persiapan pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember 2015 mendatang. Rapat yang dihadiri lintas komisi DPRD Provinsi Kepri ini juga turut dihadiri berbagai pihak yang terkait pada pelaksanaan pilkada.

Rapat yang dilaksanakan di lantai 5 Gedung Graha Kepri Batam Center, pada Senin (9/11) ini juga turut hadir Ketua DPRD Provinsi Kepri, Jumaga Nadeak sekaligus pimpinan rapat, Ketua KPU Kepri Said Sirajudin, Bawaslu Kepri Razaki Persada, Kapolda Kepri Brigjend Pol Arman Depari para Ketua Komisi DPRD Provinsi Kepri dan undangan lainnya.

Dalam amanat singkatnya, Agung menggaris bawahi mengenai beberapa poin dalam Pilkada. Seperti saat debat misalnya, harus adil dalam mengambil gambar kedua pasang calon.

“Cuti yang harus diambil Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tidak mengambil cuti disaat puncak pelaksanaan Pilkada,” ucap Agung singkat.

Sedang Ketua KPU Provinsi Kepri, Said Sirajudin memaparkan secara detail perihal persiapan dan tahapan pilkada yang sudah dan akan dilalui. Dimana tahapan pilkada untuk Provinsi Kepri diikuti dua pasang calon, dan kabupaten/ kota yang masing – masing diikuti ada yang dua pasang dan empat pasang calon.

“Hanya untuk kabupaten/ kota minus Tanjungpinang yang tidak melaksanakan pilkada tahun ini,” katanya.

Dia mengutarakan, untuk daftar calon tetap (DPT) data terakhir berjumlah 1.198.925 pemilih. Adapun keseluruhan tempat pemungutan suara (TPS) se Provinsi Kepri berjumlah 3.181 TPS. Selama pelaksanaan rapat, berbagai pertanyaan juga diajukan pihak dewan.

Seperti yang ditanyakan Husnizar Hood, kenapa tahapan debat kandidat calon yang rencananya akan dilaksanakan pada 24 November 2015 digelar di Kota Batam bukan di Kota Tanjungpinang.

Begitu juga hal yang disampaikan Surya Makmur Nasution terkait perihal jumlah suara sebanyak 52.655 yang harus jelas duduk persoalannya.

Atas pernyataan itu, Ketua KPU Kepri, Said Sirajudin menjelaskan, pemilihan tempat di Kota Batam atas dan telah disepakati semua pihak.

“Sedangkan, kalau jumlah suara tersebut telah dimasukan kembali ke DPT. Dengan catatan pemilih yang benar – benar memenuhi syarat dan tidak ada kesamaan data diri dari masing – masing calon pemilih,” ucap Sirajudin.

KPU sendiri akhirnya merujuk aturan yang berlaku dan mengambil 7.339 pemilih dari 52.655 suara yang akhirnya diakomodir sebagai DPT.

Begitu juga dengan beragam pertanyaan yang disampaikan anggota dewan lainnya. Intinya mereka berharap, penyelenggara pemilu harus benar – benar transparan, adil, jujur dan tidak memihak. Sehingga tidak merugikan salah satu calon pasangan.

Begitu juga yang disampaikan Kapolda Kepri, Arman Depari yang secara garis besar menjelaskan, kalau dari segi keamanan seluruh tahapan – tahapan pilkada, senantiasa terus menempel aparat keamanan.

“Tujuannya, agar tahapan pilkada berlangsung kondusif. Juga dengan potensi – potensi kerawanan dalam tahapan pilkada seperti penghitungan hasil suara di TPS misalnya, itu juga sudah kita antisipasi agar tidak terjadi konflik,” ucap Kapolda.

Sementara, Ketua Bawaslu Kepri, Razaki Persada memastikan pada pelaksanaan pilkada kali ini ada tim pengawas pilkada. Dan paling lambat 16 November nanti, pengawas pilkada telah terbentuk.

“Ini adalah tim yang baru pertama kali dibentuk dalam pemilihan kita ini,” ucapnya. (ALPIAN TANJUNG)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

No More Posts Available.

No more pages to load.