Tanjungpinang, (MK) – Salah seorang masyarakat Tanjungpinang, Madi meminta Gubernur Provinsi Kepri H Muhammad Sani untuk membentuk tim pencari fakta dana bantuan sosial (Bansos) dan melibatkan tokoh masyarakat, LSM dan OKP.
“Agar tim pencari fakta bansos yang dibentuk Gubenur Kepri tersebut bisa menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat. Dikhawatirkan tim yang dibentuk Gubernur Kepri tersebut bisa bermain mata. Seharusnya tim tersebut melibatkan LSM, OKP dan tokoh masyarakat, jangan hanya dari pihak pemerintah saja,” kata Madi, yang juga Humas Ikatan Keluarga Maluku (Ikmal) Kota Tanjungpinang sekitarnya, Rabu (17/6).
Selain itu, ia juga meminta para tim yang masuk dalam pencari fakta harus mempublikasikan nomor teleponnya masing – masing.
“Agar masyarakat bisa mengontrol dan juga bisa menyampaikan apa hasil yang mereka dapat,” ujar Madi.
Permintaan itu juga, atas adanya dugaan penyelewengan dana Bantuan Sosial (Bansos) APBD Kepri yang dilakukan Abdul Azis, mantan anggota DPRD Kepri yang membuat Gubernur Kepri H.M Sani gerah.
Oleh karena itu, Gubernur Kepri segera membentuk tim pencari fakta di lapangan untuk mencari tahu apakah dana Bansos itu benar diterima atau tidak oleh yang mengajukan bantuan.
Tim khusus ini akan menelusuri kebenaran di lapangan, apakah bantuan dana hibah dan Bansos tahun anggaran 2012 – 2013 itu sampai kepada orang yang berhak menerima atau tidak. (AFRIZAL)
