Pemko Tanjungpinang MoU Dengan Stakeholder, Tingkatkan Pengamanan Perdagangan

by -63 views
Walikota Tanjungpinang, H Syahrul S.Pd usai penandatangan MoU Pengamanan Perdagangan
Walikota Tanjungpinang, H Syahrul S.Pd usai penandatangan MoU Pengamanan Perdagangan
Iklan Banner

Tanjungpinang, (MetroKepri) – Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan sejumlah Stakholder di Kantor Walikota Tanjungpinang, Senggarang, Kamis (29/8/2019) lalu.

MoU ini dilaksanakan, upaya melakukan  peningkatan dan menjamin pengamanan perdagangan di wilayah Kota Tanjungpinang.

Stakeholder yang dilibatkan dalam MoU yakni, KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang, Polres Tanjungpinang,  Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang dan Loka Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Tanjunpinang.

MoU ditandatangani oleh Walikota Tanjungpinang Syahrul, Kepala KPPBC  Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang, drh. Donny Muksdayan M.Si, Kapolres Tanjungpinang, AKBP Ucok Lasdin Silalahi, S.I.K, MM, Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang, M. Syahrul Alim dan Kepala Loka BPOM Kota Tanjungpinang,  Mardianto, S.Farm, Apt.

Kemudian, MoU ini akan ditindaklanjuti dengan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Perdagangan untuk wilayah Kota Tanjungpinang.

Usai penandatangan MoU, Wako Syahrul menyampaikan, dengan MoU ini, pengamanan perdagangan di Kota Tanjungpinang dapat lebih terjamin.

“Harapannya, dengan terjalinnya kerjasama ini keamanan perdagangan di Kota Tanjungpinang lebih terjamin khususnya komunitas yang dibutuhkan masyarakat,” katanya.

Ke depan lanjut Ayah sapaan akrabnya Walikota Tanjungpinang ini, diharapkan produk unggulan daerah Tanjungpinang yang sudah ada saat ini dapat lebih berkembang dan bersaing di pasaran.

Dikesempatan itu, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Tanjungpinang Ahmad Yani mengakui selama ini pengamanan dan pengawasan terhadap produk luar khususnya dilakukan secara parsial.

“Namun, dengan dibentuknya Tim Terpadu atau Satgas Pengamanan Perdagangan ini, akan mempermudah dalam melakukan koordinasi terhadap produk luar yang masuk ke Kota Tanjungpinang,” ujarnya.

Senada dengan Ahmad Yani, secara tekhnis Kepala Bidang Perdagangan Disdagin Kota Tanjungpinang Desy Afriyanti menjelaskan, latar belakang dari kesepahaman adalah pembentukan Satgas Pengamanan Perdagangan ini.

Antara lain tambah Desy, MoU dan Satgas ini didasari atas UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Barang Barang Beredar.

“Undang-undang ini mengamanatkan pengawasan barang-barang beredar berada di tingkat provinsi,” ungkapnya.

Dengan demikian sambung Desy, pengawasan dan pengamanan perdagangan di wilayah kabupaten/kota cenderung lemah, termasuk di Kota Tanjungpinang.

“Kemudian, faktor rentang kendali, minimnya SDM, sehingga implementasi amanat UU No 23 tahun 2014 tentang pengawasan barang barang beredar cenderung belum berjalan maksimal,” paparnya.

Terkait dengan Satgas Pengamanan Perdagangan dilanjutkan Desy, Satgas ini nantinya siap menampung dan melayani keluhan masyarakat melalui jaringan telepon dengan tagline Hallo PUAN( Hallo Perdagangan Untuk Anak Negeri) pada nomor 081313345345.

“Tentu, Satgas ini siap menerima laporan terkait dengan perdagangan, khususnya dalam konteks mencegah dan menangkal perdagangan ilegal agar dapat ditindaklanjuti sesegera mungkin,” jelasnya.

Desy menambahkan Satgas Pengamanan Perdagangan ini merupakan wujud nyata kehadiran negara untuk melindungi masyarakat terutama mengendalikan barang barang yang beredar agar aman dari kesehatan, kualitas, mutu serta legalitasnya. (*)

Penulis: Novendra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.