Tanjungpinang (MK) – Anggaran pengeluaran operasional Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) mencapai 70,69 persen dari total belanja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2014. Sedangkan, sisa yang masuk ke anggaran pengeluaran pembangunan Pemprov Kepri hanya mencapai 21,8 persen.
Akan hal itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (DPRD Kepri) meminta Pemprov Kepri untuk lebih mengevaluasi pengeluaran terkait realisasi anggaran pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.
“Permintaan evaluasi ini merupakan salah satu catatan rekomendasi terkait dari permintaan yang didapat dari pandangan beberapa Fraksi DPRD Kepri terkait dengan hasil analisis dan pemeriksaan LPP APBD 2014,” ujar Ketua Pansus Ranperda LPP APBD T.A 2014, Sahmadin Sinaga di aula gedung DPRD Provinsi Kepri Dompak, Senin (10/8).
Dalam paripurna itu, Sahmadin menyampaikan, kedepannya Pemerintah Provinsi Kepri agar lebih selektif dalam membelanjakan serta memanfaatkan anggaran tersebut secara tepat serta sesuai dengan persyaratan yang ditentukan Undang – Undang (UU).
“Pemprov Kepri harus dapat memperkecil biaya pengeluaran operasional dan lebih memperbesar pengeluaran untuk pembangunan yang dapat memajukan Kepri,” ucapnya.
Sahmadin mengutarakan, peningatan pembangunan merupakan salah satu indikator dari kemajuan suatu daerah. “Kemajuan suatu daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Diakhir paripurna, Gubernur Kepri, H M Sani menanggapi, bahwa dirinya tidak percaya dengan rendahnya persentase pengeluaran untuk pembangunan yang hanya 21,8 persen. Namun, setelah dipertanyakannya mengapa lebih besar biaya operasional daripada pembangunan itu.
“Ternyata besarnya biaya operasional itu terpengaruh dari biaya hibah yang dimasukkan kedalam biaya operasional,” ucap Gubernur Kepri.
Sani menambahkan, dalam bantuan biaya hibah itu juga banyak untuk beberapa proyek pembangunan. Sehingga jika dihitung sebagian biaya pembangunan masuk ke biaya operasional.
“Oleh karena itu, kami akan memperbaiki sistem seperti inii, dan kedepannya kami akan terus mengevaluasi sistem pengeluaran ini agar dapat berjalan dengan baik,” kata Sani.
Ia mengutarakan, Pemerintah Provinsi Kepri juga akan melaksanakan penggunaan sistem akutansi yang aktual sehigga dapat mengelola keuangan secara baik dan tepat. (ALPIAN TANJUNG)
